Pajak Online DKI Meningkat 21%

Rabu, 16 Oktober 2013 | 16:35 WIB

Penulis: Lenny Tristia Tambun | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Ilustrasi petugas pajak (kanan) melayani wajib pajak di Pojok Pajak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak di Jakarta. (Antara/Andika Wahyu)

Jakarta - Penerapan pajak online di DKI Jakarta terbukti mendongkrak penerimaan pajak daerah setiap tahunnya sehingga berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).

Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta mencatat hingga 31 September 2013, PAD dari pajak online telah mencapai 78 persen atau sebesar Rp 17,628 triliun dari target Rp 22,6 triliun. Angka tersebut naik hampir 21 persen dari 31 September 2012.

Kepala DPP DKI Jakarta Iwan Setiawandi mengatakan, peningkatan tersebut dikontribusikan dari 3.400 wajib pajak, baik itu pajak hiburan, parkir, restoran dan hotel yang telah terhubung langsung dengan pajak online melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI).

"Akhir tahun ini, kami menargetkan akan ada 10.000 wajib pajak yang menerapkan pajak online," kata Iwan, di Jakarta, Rabu (16/10).

Dia menjelaskan, dari target 10.000 wajib pajak itu, terdiri dari 8.000 restoran, 200 hotel bintang 4 dan 5, 600 kosan dan hotel bintang 3 kebawah, dan 700 lokasi parkir.

Dalam penerapan pajak online, Iwan mengakui menemukan beberapa kendala, diantaranya banyak wajib pajak yang lebih lebih suka memilih pembayaran pajak secara manual. Pasalnya, pajak onlilne mengharuskan mesin kasir terhubung dengan komputer dan internet yang secara langsung masuk ke sistem CMS BRI.

Padahal selama ini banyak wajib pajak yang masih menggunakan kasir manual atau menggunakan bon tulis tangan dan kalkulator.

"Nah, kasir jenis pertama menjadi sasaran utama kami. Sebab, mereka sudah terhubung dengan komputer dan hanya perangkat lunaknya saja yang berbeda. Langkah selanjutnya, adalah dengan menyamakan sistem dengan sistem CMS BRI," ujarnya.

Kendala lainnya, wajib pajak yang sudah online kerap mengalami gangguan sambungan internet, sehingga pada akhir masa penerimaan, perlu kembali diadakan rekonsiliasi pencocokkan data.

Kendala lain adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki DPP DKI. Saat ini, petugas DPP yang menangani pajak online hanya sekitar 900. Jika melihat kebutuhan, jumlah restoran, dan hotel, idealnya dibutuhkan sekitar 1.500 petugas.

"Banyaknya petugas yang dibutuhkan karena ketika BRI mengkoneksikan jaringannya, harus ada petugas kita," ungkapnya.