Pemerintah Bentuk Satgas untuk Membantu Proyek PLN

Jakarta - Pemerintah membentuk tim satuan tugas antarkementerian, guna membantu masalah pembebasan lahan terkait proyek pembangkit PLN. Satuan tugas (satgas) itu terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan (Kemhut), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan, satuan tugas itu nantinya akan membantu PLN menyelesaikan urusan pembebasan lahan tanah, yang selama ini menjadi kendala utama dalam pembangunan pembangkit dan transmisi listrik.

"Task force ini segera dibentuk. Konsepnya sudah ada. Harapannya, akhir tahun ini sudah dibentuk, sehingga pembebasan lahan untuk pembangkit dan transmisi tidak ada kendala lagi," kata Jarman, ketika ditemui usai acara "International Conference Power Plant & Energy Jakarta Summit", di Jakarta, Selasa (19/11).

Jarman menerangkan, satgas itu akan bekerja untuk semua proyek yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2012-2021 PLN. Dia tidak membeberkan proyek di mana saja yang terkendala, namun hanya menyebut bahwa hampir semua pembangunan tranmisi mengalami kendala.

Dikatakannya, sebagai contoh hambatan itu, antara lain lantaran ada yang melewati kawasan hutan, sehingga membutuhkan izin dari Kemhut. Izin itulah nantinya yang menurutnya tidak akan memakan waktu lama dengan adanya satgas tersebut.

Selain itu, pembangunan transmisi juga kerap terkendala pembebasan lahan milik warga masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, nantinya terhadap lahan milik warga akan dilakukan penilaian.

"Kalau masalah itu, masyarakat bisa lihat harga appraisal-nya berapa. Nanti kita bicarakan bersama. Dengan adanya task force ini, maka (akan ada) banyak bantuan untuk PLN," ujar Jarman pula.