Pemda Berperan Sentral Dalam Pengelolaan Inflasi

Surabaya - Pengelolaan inflasi daerah membutuhkan peran strategis pemerintah daerah, terutama dalam manajemen pasokan barang. Perpaduan antara kebijakan fiskal daerah, pusat, dan kebijakan moneter menjadi penentu pengelolaan inflasi.

Demikian dikatakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat menjadi pembicara kunci (keynote speaker) Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan tema "Sinergitas Antar-Instansi dalam Mengendalikan Harga Komoditas Strategis" di Surabaya, Selasa (19/11).

"Peran daerah penting dalam manajemen pasokan barang (supply side), misalnya soal infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dan intervensi kebijakan tata niaga," kata Anas.

Anas menjelaskan, selama ini terlihat bahwa pergerakan inflasi lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah terkait harga (administrated price) dan lonjakan harga komoditas pangan (volatile foods). Dua hal tersebut lebih terkait dengan sisi pasokan barang, sehingga diperlukan peran pemda.

"Karena itu, untuk menciptakan inflasi rendah perlu bauran kebijakan antara fiskal pemda dan otoritas moneter, karena inflasi ini tidak hanya terkait faktor uang beredar yang berhubungan dengan kebijakan moneter," tutur dia.

Anas mencontohkan, kebijakan tata niaga yang panjang juga menyebabkan inflasi rentan berfluktuasi, terutama untuk volatile foods. "Struktur pasar yang terdistorsi dan informasi pasar yang tidak simetris membuat tata niaga cukup rumit dan panjang. Ini perlu peran pemerintah daerah," ujarnya.

Dia mengatakan, Pemkab Banyuwangi melakukan intervensi dalam memutus mata rantai perdagangan komoditas pertanian dengan langsung menghubungkan petani produsen ke industri pemakai komoditas. Hal tersebut membuat mata rantai distribusi semakin pendek untuk menstabilkan harga sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Kebijakan fiskal pemda yang terkait dana pembangunan infrastruktur juga berpengaruh karena bisa mengefisienkan jalur distribusi untuk menekan harga.

"Di Banyuwangi kami tiap tahun membangun sekitar 300 kilometer jalan hingga ke desa-desa. Politik infrastruktur ini domain pemda, dan sangat berperan dalam mengendalikan inflasi dari sisi pasokan," jelasnya.

Anas menambahkan, pemda juga perlu melakukan langkah terobosan dengan menyiapkan dana cadangan untuk pembelian hasil panen petani. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi aksi tengkulak yang kerap merugikan petani dan membuat harga barang melambung.

"Namun, ini perlu payung melalui Peraturan Mendagri sehingga APBD bisa digunakan untuk membeli hasil panen petani," jelas Anas.