Pembobolan ATM Marak, OJK "Review" Aturan Manajemen Risiko TI

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah me-review Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum guna meningkatkan keamanan pelayanan perbankan melalui teknologi informasi. OJK pun meminta pihak perbankan meningkatkan aspek perlindungan nasabah diantaranya terkait dengan beberapa kasus kartu ATM nasabah yang dibobol atau diretas.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menuturkan, proses globalisasi dan perkembangan sektor keuangan yang pesat didukung dengan semakin berkembanganya teknologi infomrasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks. Namun, penggunaan teknologi informasi di industri perbankan dipastikan akan diikuti dengan potensi risiko operasional yang bisa melahirkan berbagai risiko-risiko turunan.

"Apabila tidak diantisipasi dengan cepat, maka kondisi ini akan sangat tidak menguntungkan pada saat industri perbankan kita sedang menyiapkan diri menghadapi masyarakay ekonomi ASEAN (MEA)," ujar Muliaman di Jakarta, Selasa (13/5).

Perbankan pun menurut dia, harus melengkapi diri dengan berbagai infrastruktur yang dapat meminimalkan potensi risiko dari kejahatan teknologi informasi atau cyber crime. Minimalisasi potensi risiko tersebut antara lain dapat dilakukan melalui SDM yang berkualitas memadai, sistem pengendalian yang kredibel, review yang berkesinambungan terhadap penerapan teknologi informasi, serta updating dan sharing mengenai fraud, kejahatan dan penyalahgunaan yang beredar di dunia maya.

Pihaknya pun menurut Muliaman akan me-review PBI Nomor 9/15/PBI/2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

"Regulasi sudah ada, tapi kami akan refreshing guideline. Saya khawatir, selama ini bank merasa aman, security berlapis, padahal sekarang teknologi bisa ditembus. Kita perlu hidupkan kembali untuk bangun IT bukan hanya untuk daya saing antar lembaga keuangan, tapi juga untuk keamanan," terang dia.