ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Menristek: Persoalan Energi Harus Diatasi

Selasa, 30 September 2014 | 17:12 WIB
AR
B
Penulis: Ari Supriyanti Rikin | Editor: B1
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Gusti Muhammad Hatta.
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Gusti Muhammad Hatta. (Antara)

Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi, Gusti Muhammad Hatta, menilai, persoalan energi akan selalu menjadi masalah masa kini dan masa yang akan datang dan harus diatasi. Apalagi energi lebih banyak dibutuhkan jika suatu negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Menurutnya, bahkan banyak negara menyandingkan ketersediaan energi sama halnya dengan pangan dan air. "Kita punya berbagai macam energi kenapa tidak bisa diupayakan. Potensi panas bumi 29.000 Mw baru empat persen atau sekitar 1.343 Mw yang diolah. Biofuel kita juga sudah mampu membuatnya, hanya saja masih ada kendala di harga," katanya di sela-sela peluncuran Outlook Energi 2014 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Selasa (30/9).

Sumber energi lainnya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) banyak sekali kendalanya. Padahal kajian untuk dibangun di Bangka Belitung dari aspek keamanan sudah dilakukan.

"Mudah-mudahan pemerintahan mendatang bisa merealisasikannya. Harga listrik per watt-nya dari PLTN murah sekali," ucapnya.

ADVERTISEMENT

Untuk membangun PLTN kapasitas 100 Mw hanya butuh sekitar Rp 30 triliun, jumlah yang tidak sebesar subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mencapai Rp 240 triliun.

Gusti menambahkan jangan sampai terlambat membangun PLTN, sebab jika dibangun dalam waktu dekat pun baru 10 tahun lagi dirasakan manfaatnya.

Penasehat Tim Transisi Jokowi-JK Jenderal (Purn), Luhut B Pandjaitan, mengungkapkan, November mendatang pemerintah Joko Widodo berencana akan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sekitar Rp 3.000. Menurutnya, dalam lima tahun terakhir subsidi BBM mendapat porsi 25 persen dari APBN jauh lebih besar dibanding infrastruktur yang hanya 16 persen.

"Hal ini harus diperbaiki dengan menaikan harga BBM Rp 3000 dan APBN dialihkan ke infrastruktur, kesehatan dan pendidikan," paparnya.

Dalam tiga sampai empat tahun mendatang, Joko Widodo pun berencana menghapus subsidi listrik dan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel dengan gas, batubara, atau panas bumi (geothermal).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon