Pemerintahan Baru Harus Wujudkan Stabilitas dan Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta - Pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi beberapa tantangan perekonomian jangka pendek. Seperti pertumbuhan ekonomi, fundamental yang rapuh, dan permasalahan kemiskinan.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menilai, pemerintahan Jokowi-JK dalam menghadapi berbagai tantangan dihadapkan pada dua pilihan.

"Ini karena ada banyak faktor baik yang sifatnya eksternal dan internal. Sekarang bagaimana pemimpin kita juga mau memilih pertumbuhan atau lebih penting menjaga stabilitas dan meratakan pertumbuhan itu. Saya kira memilihnya, equality. Growth with equality," tutur Burhanuddin seusai menghadiri "Diskusi Tantangan Perekonomian Rezim Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (22/10).

Burhanuddin menuturkan, pertumbuhan ekonomi yang sulit untuk dicapai seperti prediksi Kementerian Keuangan bahwa pertumbuhan masih akan di bawah enam persen.

"Faktor-faktor baik yang sifatnya eksternal dan internal yang harus kita rapikan dulu supaya semua elemen masyarakat ikut membangun," ujar dia.

Presiden Jokowi, menurut Burhanuddin, harus mencermati seksama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 sudahkah sesuai dengan visi dan misinya.

"Menurut saya, kalau APBN tidak sesuai dengan visi dan misi itu harus segera diperbaiki sebelum melaksanakan apa-apa," tegas dia.

Dia menambahkan, pemerintahan baru harus segera mengeksekusi pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Subsidi bisa menghambat pembangunan," ujarnya.