‎BPK-RI Harus Kawal Pengelolaan Keuangan Negara

Jakarta - Lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masa jabatan 2014-2019 telah dilantik. Masing-masing Moermahadi Harry Azhar Azis, Soerja Djanegara, Rizal Djalil, Achsanul Qosasi, dan Eddy Mulyadi Supardi,

Pascapelantikan, BPK kemudian melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua serta menyusun pembagian tugas. Menandai perubahan pembagian tugas, BPK RI kemudian melaksanakan acara serah terima jabatan.

Anggota BPK sebelumnya, Bahrullah Akbar, menyatakan serah terima tersebut di dalamnya terdapat pemeriksaan anggota BPK sebelumnya.

"Serah terima jabatan termasuk serah terima tugas pemeriksaan dari masing-masing anggota sebelumnya," kata Bahrullah Akbar, Selasa (28/10).

Bahrullah Akbar saat menjadi Anggota BPK lakukan audit yang berjalan di Auditorat Keuangan Negara (AKN) VII. Diantaranya seperti audit pada PT Pertamina (Persero) dan SKK Migas.

Langkah demikian ditujukan untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi yang konstruktif sebagai upaya pembenahan tata kelola minyak dan gas (migas).

"AKN VII juga melakukan pemeriksaan pada PT Telkom (Persero) dalam kapasitasnya sebagai BUMN," tambahnya.

Dalam tiga tahun kepemimpinannya, telah lakukan berbagai hal seperti rekomendasi mengenai subsidi, rekomendasi mengenai tata kelola hubungan BUMN.

Bahrullah juga telah menyiapkan Manual Audit Kinerja Sektor Perbankan dengan mengukur indikator kualitatif dan kuantitatif.

"Saya berharap BPK RI terus mengawal pengelolaan keuangan negara agar benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dan menjaga marwah atau kode etik kelembagaan yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme," tegasnya.

Dikatakan, audit Independen, integritas dan profesionalisme dilakukan agar keuangan negara seperti BUMN, BUMD, BLU, dapat terlibat secara intensif dalam menyejahterakan rakyat.