Menaikkan BBM Keputusan Yang Tergesa-gesa

‎Jakarta - Keputusan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium sebesar Rp 2.000 masih berbuntut penolakan dari berbagai kalangan. Pasalnya, harga BBM nasional dinaikkan terjadi saat harga minyak dunia sedang turun.

"Pemerintah terburu-buru dalam menaikkan harga BBM subsidi sehingga sangat tercium aroma busuk di balik kebijakan tersebut," kata Koordinator Presidium Solidaritas Untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati), Aditya Iskandar, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/11).

Dikatakan, Jokowi saat kampanye pilpres pernah menjanjikan tidak menaikan harga BBM Premium. Langkah tersebut dianggap selaras dengan sikap PDIP yang dulu menolak penaikkan BBM.

"Terlihat jelas Jokowi-JK masuk dan terbawa arus permainan Mafia Migas. Menaikkan harga BBM ini adalah kerja lama dari para corong Neoliberalisme untuk melepas harga BBM Premium sesuai dengan harga pasar dunia," ucapnya.

Subsidi yang sebenarnya adalah hak rakyat, malah dikurangi dan justru didukung sejumlah menteri yang notabene seharusnya memberikan masukan positif kepada pemerintah.

Menteri-menteri tersebut masing-masing Rini Soemarno (Menteri BUMN), Sudirman Said (Menteri ESDM), dan Sofyan Djalil (Menteri Perekonomian).

Oleh karena itu, Solidaritas Untuk Pergerakan Aktivis Indonesia juga menuntut dibatalkannya kenaikan harga BBM. Kemudian, mencopot ketiga menteri diatas.

Kemudian, dikatakan, pemerintah juga harus segera lakukan nasionalisasi industri migas serta mengembalikan Pasal 33 UUD 1945 yang asli dan stabilkan harga-harga.

Senada dengan tuntutan, ribuan elemen mahasiswa gelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan menyerukan kebijakan menaikkan BBM adalah langkah yang menyengsarakan rakyat.

"Sejatinya kenaikan BBM adalah perjanjian khianat Pemerintah dengan antek asing untuk meliberalisasi sektor hilir," ujar Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Pembebasan Ricky Fattamazaya.‎ ‎