UU Pengadaan Tanah Gairahkan Infrastruktur

Pengesahan regulasi ini akan berdampak langsung pada aksi korporasi emiten-emiten di sektor infrastruktur.

Sektor infrastruktur diperkirakan akan mengalami gairah baru pada 2012 dengan disahkannya Undang-undang (UU) Pengadaan  Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Menurut analis dari Indosurya Asset Management, Reza Priyambada, pengesahan regulasi ini akan berdampak langsung pada aksi korporasi emiten-emiten di sektor infrastruktur.

"Tentu saja diharapkan akan mendorong pembangunan infrastruktur terutama bagi emiten yang memiliki proyek-proyek jalan tol," kata Reza, di Jakarta, hari ini.

Dengan adanya UU ini selain akan berdampak pada emiten di  sektor infrastruktur, secara tidak langsung juga akan dirasakan emiten di sektor properti. Karena UU ini akan memiliki dampak terhadap pengembangan wilayah di  suatu daerah, yang berimbas terhadap perekonomian.

"Akselerasi pembangunan jalan tol akan mendorong pengembangan wilayah atau kawasan di sekitar jalan tol. Ini bakal dimanfaatkan bagi perusahaan properti yang memiliki proyek eksisting maupun yang memiliki  land bank di sekitar jalan tol," kata Reza.

Pengadaan lahan memang menjadi salah satu permasalahan yang sulit dipecahkan selama ini.

Menurut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Anny Ratnawati, permasalahan  lahan menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja modal pemerintah.

Padahal pemaksimalan penyerapan anggaran belanja modal ini, kata Anny,  bisa menjadi salah satu solusi bagi Indonesia untuk menahan goncangan krisis Eropa yang diperkirakan akan mulai terasa pada awal 2012.

"Jika goncangan krisis global masuk melalui ekspor ataupun pasar finansial dan perbankan, maka penyerapan belanja modal harus dilakukan secepat mungkin," kata Anny.