Pertamina dan PGN Diharapkan Saling Bersinergi dalam Bisnis Gas

Jakarta - Dua badan usaha milik negara (BUMN) minyak dan gas (migas) yakni PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas negara Tbk (PGN) sebaiknya bersinergi dalam bisnis gas, mengingat kedua perusahaan pelat merah ini memiliki kemampuan modal.

"Kedua perusahaan ini mampu membangun infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) maupun stasiun pengisian bahan bakar terintegritas (SPBT)," kata Direktur Energy Watch, Mamit Setiawan, Rabu (10/12).

Menurut dia, jika kedua perusahaan ini harus bersaing dalam bisnis gas, perlu diarahkan agar mereka bersaing secara sehat. Dengan persaingan yang sehat, masyarakat akan menikmati keuntungan secara keseluruhan.

Karena itu, Menteri BUMN harus tegas menyikapi masalah ini dengan benar dan bijaksana, sehingga kedua perusahaan negara tersebut bisa bersinergi dan tidak saling menjatuhkan.

Hal senada juga dikatakan juga Bobby Rizaldi, politisi Partai Golkar. Ia mengusulkan sebaiknya Pertamina dan PGN membuat konsorsium melalui anak perusahaan masing-masing.

Saat ini, Pertamina dan PGN sudah melakukan joint venture di Floating Storage Regasification Unit (FSRU) PT Nusantara Regas di Muara Karang. "Jadi kenapa pola ini tidak diteruskan saja," jelas mantan anggota Komisi VII DPR periode 2009-2014 tersebut.

Dia mengatakan, wacana pemerintah menunjuk salah satu BUMN menjalankan bisnis gas perlu dikaji kembali. Sebab, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah di antaranya, kedua BUMN sudah mempunyai infrastruktur jaringan dan distribusi masing-masing serta memiliki pasar.

Dia mengatakan, baik Pertamina dan PGN, memiliki sumber gas yang berbeda. Di sisi lain, single agregator dalam industri gas hilir sangat rentan, karena akan membentuk pasar monopolistik. "Ini akan membuat konsumen kehilangan opsi yang kompetitif dan melanggar Undang Undang persaingan Usaha," katanya.

Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan bahwa concern pemerintah adalah agar kedua perusahaan negara tidak saling merugikan. Menurut Sudirman yang akan dilakukan adalah joint study antara Pertamina dan PGN, yang difasilitasi oleh pemerintah. Studi ini dimaksudkan untuk mencari titik temu pengelolaan bisnis gas di antara keduanya. "Kepentingan negara yang harus ditempatkan sebagai prioritas," ujarnya.