INSA Desak Pemerintah Hapus BBM Bersubsidi Kapal Perintis

Minggu, 14 Desember 2014 | 20:17 WIB

Penulis: Novy Lumanauw | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pengarahan kepada para peserta Rakernas Indonesian National Shipowners' Association (INSA) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta, Rabu (10/12). Tampak Menko Kemaritiman Indroyono Susilo dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto. (Investor Daily/Novy Lumanauw)

Jakarta - Kalangan pengusaha pelayaran meminta pemerintah menghapus alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kapal-kapal anggota Indonesian National Shipowners' Association (INSA), yang melayari rute keperintisan.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pelaku usaha kapal niaga nasional anggota INSA menolak rencana pemerintah memberikan alokasi BBM bersubsidi untuk kapal niaga nasional dalam rangka pengalihan dana menyusul kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"INSA tidak butuh BBM bersubsidi, tetapi INSA butuh penghapusan pajak pembelian BBM kapal agar harga BBM kapal bisa setara dengan yang diberlakukan di Singapura atau negara lainnya," kata Carmelita kepada Investor Daily, di Jakarta, Minggu (14/12).

Dia mengatakan, permintaan penghapusan aloksi BBM bersubsidi untuk kapal perintis juga menjadi salah satu butir rekomendasi, pada Rakernas INSA 2014, yang berakhir Kamis (11/12) lalu.

Carmelita mengungkapkan, saat ini harga BBM kapal di Indonesia lebih mahal hingga US$100 per metrik ton dibandingkan Singapura dan Malaysia. Selain itu, penerapan PPN, struktur harga BBM kapal juga masih dibebani pajak kendaraan bermotor sebesar 5-10%, iuran migas, pph, dan delta.

Akibat harga BBM kapal yang terlalu mahal, kapal-kapal nasional sulit bersaing dengan kapal-kapal di luar negeri.

"Indonesia juga yang rugi. Potensi kargo ekspor-impor Indonesia dikuasai asing sehingga Indonesia kehilangan potensi devisa dan ekonomi hingga Rp 120 triliun dari ongkos angkut," jelas dia.

Dia menjelaskan BBM bersubsidi harus dialokasikan dengan benar dan tepat sasaran, bukan ditujukan kepada pelayaran niaga yang sejak Rakernas INSA 2012, INSA sudah mengusulkan agar alokasi BBM bersubsidi untuk kapal niaga dicabut.

Menurut dia, bukan hanya pelayaran niaga, anggota INSA yang melayani angkutan perintis pun, pada Rakernas INSA 2014 juga menginginkan agar alokasi BBM bersubsidi untuk kapal perintis dicabut.

"Pelayaran niaga lebih membutuhkan kebijakan fiskal dan moneter yang setara seperti kelaziman dunia pelayaran internasional."