Serikat Buruh Migas: Penghapusan Impor Premium Tidak Tepat Sasaran

Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) meminta pemerintah mengkaji dengan cermat rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengenai penghapusan impor bahan bakar minyak (BBM) RON 88 atau yang dikenal dengan Premium.

Presiden KSPMI Faisal Yusra mengatakan ada dua hal yang harus dicermati oleh pemerintah yakni penerapan penghapusan BBM jenis Premium serta pemberian subsidi tepat sasaran.

"Bila pemerintah ingin Pertamina menjadi besar, maka sebaiknya penghilangan Premium 88 dapat dilakukan setelah Pertamina bangun kilang baru dengan complexity tinggi," kata Faisal di Jakarta, Senin (22/12).

Faisal menuturkan pemerintah harus mendorong Pertamina membangun beberapa kilang dengan kapasitas kumulatif 1,6 juta barel untuk penuhi kebutuhan dalam negeri dengan ekonomis. Setelah kilang baru dibangun dan distribusi BBM sudah terlaksana secara merata se-Indonesia, maka pemerintah dapat menentukan penghapusan RON 88.

"Tanpa bangun kilang baru dengan complexity yang tinggi maka penghapusan Premium menjadi bencana bagi Pertamina," katanya.

Lebih lanjut Faisal menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Migas yang meminta pemerintah mensubsidi BBM RON 92 atau yang dikenal dengan Pertamax. Dia bilang apabila Pertamax ditetapkan sebagai BBM subsidi maka dipastikan orang kaya akan membeli BBM tersebut. Dengan begitu maka pemerintah akan kembali 'pusing' karena BBM subsidi tidak tepat sasaran.

"Semoga Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM tidak memaksakan hasil rekomendasi Tim Reformasi Migas dan mengkaji ulang dan mendalam rekomendasi tersebut," ujarnya.