Menkeu: Layanan Kepabeanan Online Perlu Dibenani

Perlu kita akui bahwa kita masih kekurangan SDM yang dedicated untuk INSW di masing-masing Kementerian dan lembaga

Pemerintah mengaku masih banyak kekuarang terkait pelaksanaan Indonesia National Single Window (INSW) berjalan yang telah berjalan selama dua tahun.

Sistem INSW yang diresmikan Presiden SBY akhir 2009 lalu, adalah layanan kepabeanan online terpadu yang memungkinkan pengusaha memperoleh izin terkait ekspor impor dari 18 institusi pemerintah melalui satu pintu.

"Perlu kita akui bahwa kita masih kekurangan SDM yang dedicated untuk INSW di masing-masing Kementerian dan lembaga," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam acara peluncuran sistem Single Sign On (SSO) dan Indonesia Nasional Trade Repository (INTR) di Jakarta, hari ini.

"Ada juga beberapa kementerian dan lembaga yang belum punya peralatan yang sesuai standar minimum untuk INSW," kata Agus.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan status INSW yang masih merupakan panitia ad hoc gabungan dari ke 18 institusi tersebut. Sebagai contoh, kata Edy, ketimpangan dalam hal renumerasi antar institusi sehingga juga mempengaruhi kinerja mereka.

"Dari 18 institusi itu ada yang sudah dapat renumerasi, ada yang belum. Pemimpin di institusi yang belum dapat renumerasi] juga tidak mengangap INSW ini jadi fokusnya," kata Edy.

Ke depan, menurut Eddy, INSW harus dijadikan suatu lembaga khusus, bukan hanya panitia ad hoc seperti sekarang ini, dengan sebagian besar sumber daya masih menumpang pada direktorat Bea dan Cukai

"Idealnya INSW itu badan sendiri. Tahun 2014 kita targetkan sudah beres. Tahun depan kita mulai benahi peralatan dan siapkan regulasinya," kata Edy.

Edy juga mengatakan tahun ini INSW juga mencatat kemajuan berarti dengan diterapkannya SSO dan dan INTR.

SSO ini akan memudahkan eksportir dan importir dalam menggunakan INSW karena importir dan eksportir bisa mengakses INSW dan situs institusi yang tergabung dalam INSW dengan satu nama pengguna dan kata kunci. Sebelumnya pengusaha itu harus berulang kali memasukkannya untuk menggunakan berbagai fitur di INSW.

"Saat ini baru Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang menerapkan SSO, nanti akan diikuti oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan dalam waktu dekat. Tahun depan diharapkan semua sudah tergabung," kata Edy.

Sementara sistem INTR merangkum semua regulasi terkait ekspor impor sehingga memudahkan para pengusaha memenuhi persyaratan, kata Edy.