DPR Minta ESDM Serahkan Pengelolaan SPBG ke Pertamina

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membangun sejumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang menggunakan anggaran negara. Komisi VII DPR meminta pengelolaan aset tersebut diserahkan kepada PT Pertamina (persero).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Nasdem, Kurtubi mengatakan pihaknya mendukung langkah ESDM membangun SPBG. Namun, dia mempertanyakan siapa yang akan mengelola aset tersebut pascadibangun. "Menurut saya serahkan ke Pertamina sebagai BUMN. Kalau ke PGN sudah terbuka karena sebagian saham sudah milik publik. Kalau mau serahkan ke PGN maka saham asing itu harus di-buyback dulu," kata Kurtubi di Jakarta, Senin (10/2).

Kurtubi menuturkan, ESDM selaku regulator tidak bisa mengelola SPBG yang telah dibangun. SPBG tersebut harus dikelola oleh badan usaha. Namun, dia mengingatkan, badan usaha yang mengelola hendaknya dikuasai oleh negara. Dalam hal ini maka Pertamina merupakan badan usaha yang sesuai untuk menerima aset tersebut. "Pertamina harus diajak dialog, dilibatkan dalam pembangunan SPBG sehingga tidak ada masalah," jelasnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VII, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, infrastruktur migas yang akan dibangun antara lain sarana bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi antara lain enam SPBG online, enam SPBG mother station, lima SPBG daughter station, dua mobile refueling unit, delapan gas transport module, dua SPBG eco station, dan empat jalur pipa penyalur. "Infrastruktur BBG itu akan dibangun di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Semarang dengan anggaran mencapai Rp 1,696 triliun," ujarnya.