Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Menurun

Jakarta - Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla saat ini menurun menjadi 48 persen dari sebelumnya di atas 60 persen. Hal itu terjadi di lima kota besar di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Beritasatu Media Holding (BSMH) terhadap 500 responden yang tersebar di kota Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar, hanya 240 responden saja yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah pada enam isu sosial ekonomi yakni kemiskinan, pangan, lapangan pekerjaan, kesehatan, pendidikan serta lingkungan hidup.

"Kami melakukan wawancara via telepon pada 28 Januari hingga 1 Februari lalu kepada 500 responden yang dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku telepon residential PT Telkom, dengan margin error 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen, survei ini secara metodologis sudah mewakili lima kota besar di Indonesia, kami hanya memotret lima kota tersebut sebagai representatif kota besar" kata Peneliti Litbang BSMH Agus Herta Sumarto kepada Investor Daily, Rabu (11/2).

Jika dirinci, kepuasan publik terhadap enam isu tersebut terbagi dua. Publik puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani isu kesehatan (56 persen), pendidikan (55 persen) dan lingkungan hidup (49 persen) dengan tingkat kepuasan rata-rata 53,3 persen. Sementara pada isu kemiskinan (44 persen), pangan (49 persen) dan lapangan pekerjaan (36 persen), tingkat kepuasan publik hanya mencapai rata-rata 43 persen. Sehingga jika dirata-ratakan, kepuasan publik secara umum terhadap kinerja pemerintah dalam menangani enam isu tersebut hanyaa mencapai 48 persen. Hal ini agak berbeda dengan hasil survey LSI dan Litbang Kompas terkait kepuasan publik secara nasional terhadap kinerja 100 hari pemerintah yang melampaui 60 persen.

Meskipun demikian, optimisme (tingkat kepercayaan) publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani enam isu tersebut ke depan masih relatif tinggi, rata-rata mencapai 67 persen dengan rincian kemiskinan 65 persen, kesehatan 76 persen, pendidikan 72 persen, lingkungan hidup 64 persen, pangan 69 persen dan lapangan kerja 56 persen. "Tingginya optimisme publik menunjukkan masih adanya harapan yang tinggi agar ke depan kinerja pemerintah dalam menangani enam isu tadi meningkat, tingkat kepuasan ini harus di jaga agar jangan sampai menyentuh 50 persen ke bawah yang artinya kinerja pemerintah dinilai buruk, seperti PM Italia dan Presiden AS Clinton yang sempat menyentuh 30 persen," kata Pengamat Didik Rachbini.

Lebih lanjut, Didik menilai ketidakpuasan publik terhadap tiga isu (kemiskinan, pangan dan lapangan kerja) merupakan alert (peringatan) agar pemerintah lebih menggenjot kinerja di tiga isu tersebut. Swasembada pangan, tingginya pengangguran terselubung dan tingginya indeks ketimpangan si kaya dan si miskin (rasio gini 0,41 persen) masih menjadi PR pemerintah saat ini.

Ekonom Universitas Airlangga Leo Herlambang menilai persepsi publik yang kurang puas terhadap kinerja pemerintah di tiga sektor kemiskinan, pangan dan lapangan kerja masih terlalu dini mengingat pemerintah baru menjalankan kepemerintahannya sekitar tiga bulan saja dan itu dinilai terlalu pendek. Ia menilai, jika menilik indikator kuantitatif seperti rupiah yang melemah karena faktor eksternal dan IHSG yang masih positif, maka Jokowi tidak bisa disalahkan.

"Penilaian kualitatif bisa jadi benar atau salah, 3 bulan di awal itu hanya ukuran saja, apa yang sebenernya diharapkan publik, semacam bentuk level kepuasan responden saja, mungkin secara umum masyarakat melihat dari media massa bahwa Jokowi masih jauh dari harapan, seandainya kondisi riilnya mendukung ya tidak akan tercipta persepsi kurang puas," katanya kepada Investor Daily, Rabu. (11/2)