Kalangan UKM Masih Kesulitan Mengakses Kredit Perbankan

Jakarta - Peneliti Senior dari AKATIGA, Indrasari Tjandraningsih mengatakan, persoalan utama yang dihadapi oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah kesulitan untuk mengakses kredit atau pinjaman bank karena persyaratan jaminan dan bunga pinjaman yang tinggi.

"Prosedur pinjaman bank oleh UKM dianggap terlalu berbelit sehingga UKM lebih mengandalkan pinjaman informal dari kerabat atau sumber pinjaman lain yang lebih fleksibel dan praktis," kata Indrasari di Jakarta, Selasa (17/3).

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi "Mendorong Perkembangan UKM dan Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan atas kerja sama AKATIGA dan Rand Coperation dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Ia mengatakan, kendala kredit membawa dampak lain terhadap UKM antara lain tidak mampu membeli atau meningkatkan teknologi, meningkatkan produktivitas, mempekerjakan lebih banyak pekerja, dan memenuhi permintaan pasar.

"Saya harap pemerintah dapat memodifikasi program kredit nasional untuk setiap karakteristik UKM dan membuat informasi kredit secara elektronik," katanya.

Ia menambahkan UKM juga menghadapi kendala lain menyangkut akses bahan baku, tenaga kerja, dan perizinan dan sertifikasi produk.

"Masalah bahan baku terutama karena harga dan ketersediaan, masalah tenaga kerja terutama berkaitan dengan keterbatasan tenaga kerja terampil, dan masalah perizinan serta sertifikasi produk yang tidak jelas dan mahal," tuturnya.

Menurutnya, untuk masalah-maslah tersebut, pemerintah perlu menjaga ketersediaan bahan baku, memperbanyak dan mengefektifkan Balai Latihan Kerja (BLK), dan menyederhanakan prosedur perizinan dan sertifikasi produk.

"Selain itu yang perlu juga menjadi perhatian pemerintah adalah memberikan manfaat yang nyata untuk UKM yang telah mengikuti proses perizinan yang sesuai," kata Indrasari.

AKATIGA merupakan lembaga penelitan non-profit yang berdiri sejak 1991 yang didirikan oleh sekelompok peneliti ilmu sosial dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang pada saat itu menjalankan riset kolaborasi tentang pembangunan pedesaan bersama peneliti dari Institute for Social Studies, The Hague.