Kesenjangan Sosial Melebar, Kwik Usulkan Indonesia Jadi Pemerintahan Otoriter

Jakarta - Kesenjangan sosial Indonesia semakin melebar. Berdasarkan gini ratio tahun 2014 sebesar 0,43 persen, menandakan jarak antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah cukup lebar. Jika mengacu kriteria masyarakat mampu versi Bank Dunia (pengeluaran US$ 2 per hari), lebih dari 50 persen dari total penduduk Indonesia (250 juta) tergolong miskin. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Bisnis Indonesia (IBI), Kwik Kian Gie.

Gini ratio menggunakan skala 0-1 di mana 0 adalah tidak ada kesenjangan sosial di masyarakat dan 1 adalah kesenjangan sosial mencapai titik maksimal.

Menurut mantan menteri perekonomian Indonesia (1999-2000) ini, masyarakat semakin tidak acuh terhadap kesenjangan sosial, lantaran terobsesi tentang pertumbuhan (produk domestik bruto/PDB) tanpa didasari pemahaman yang baik. PDB lebih diartikan sebagai produk dan jasa yang diproduksi di Indonesia tanpa memperdulikan siapa yang membuat PDB dan siapa yang memilikinya.

"Jadi bisa saja PDB dimiliki orang/perusahaan asing dan segelintir orang saja, rakyat banyak tidak menikmatinya," katanya di sela seminar bertajuk "Ironi Pembangunan Ekonomi Indonesia: Kesenjangan Sosial Melebar" di Jakarta, Rabu (18/3).

Ditambahkannya, pertumbuhan yang tidak merata dipicu sistem ekonomi liberal Indonesia. Telah banyak landasan hukum yang mengarah pada liberalisasi, seperti UU PMA No.1/1967, UU Penanaman Modal No.25/2007, PP No.20/1994, dan acara seperti Infratructure Summit. Di satu sisi, sistem politik Indonesia yang demokratis pascareformasi cenderung kebablasan dan mengarah pada anarki (chaos).

Padahal untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, dibutuhkan kombinasi sistem ekonomi liberal dan sistem politik otoriter, yang oleh banyak ahli disebut market oriented authoritarianism.

Salah satu bentuk pemerintahan yang menganut sistem ini dan sukses adalah Tiongkok.

"Sistem liberal mengakibatkan pertumbuhan modal dengan akselerasi yang sangat cepat pada segelintir orang saja (si kaya makin kaya), untuk itu perlu diimbangi dengan rezim politik otoriter," katanya.