Perbaikan Remunerasi Dorong Efisiensi Birokrasi (1)

Jakarta - Guna mendorong efisiensi birokrasi di Indonesia, perbaikan remunerasi yang layak bagi aparatur negara harus dilakukan bersamaan dengan meritokrasi dan pengawasan yang baik. Selama ini, pemerintah terkesan tutup mata dengan membiarkan gaji abdi negara jauh lebih rendah dibanding pegawai swasta, sehingga memicu kongkalikong dan pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan kualitas pelayanan publik rendah. Gaji seharusnya sekitar 70 persen dari standar industri swasta, sebagaimana diberlakukan negara-negara maju.

Demikian rangkuman pendapat Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, dan pengamat penerbangan Gerry Soejatman. Mereka diwawancarai Investor Daily di Jakarta secara terpisah.

Jonan mengatakan, di Kementerian Perhubungan (Kemhub), perbaikan remunerasi harus dilakukan tahun ini dalam upaya pelaksanaan tugas utama peningkatan keselamatan transportasi massal. Hal ini merupakan fokus utama Kemhub karena perkembangan transportasi yang pesat--seiring dengan pertumbuhan ekonomi--harus tetap mengutamakan aspek keselamatan.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemhub melakukan perbaikan regulasi, pengawasan tanpa pandang bulu, serta perbaikan remunerasi pegawai. Betul bahwa PNS itu memang tidak bisa kaya raya. Tapi juga dibutuhkan rasionalitas dalam menetapkan gaji mereka. Peningkatan kesejahteraan itu kunci untuk meningkatkan kinerja mereka, tidak bisa tidak," katanya di Jakarta, Rabu (25/3).

Perbaikan remunerasi semakin penting karena Kemhub memiliki tugas berat sebagai regulator sekaligus pelaksana proyek dalam lingkup perhubungan. Tanggung jawab besar para personel Kemhub ini harus dibarengi dengan remunerasi yang menunjang penghidupan yang layak.