Perbaikan Remunerasi Dorong Efisiensi Birokrasi (3)

Jakarta – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan selama ini pelaksanaan fungsi pengawasan oleh aparatur Kemhub terkait keselamatan transportasi masih terbilang lemah. Saat ini masih terjadi kongkalikong antara inspektur dengan pihak maskapai, yang antara lain disebabkan tingkat kesejahteraan pegawai yang rendah.

Oleh karena itu, Jonan mengusulkan perbaikan remunerasi yang signifikan untuk pegawai di Kemhub. "Swasta itu kan kewenangannya kecil, tapi pendapatan besar. Sedangkan birokrasi, utamanya regulator, kewenangannya besar tapi pendapatannya kecil. Ini yang menyebabkan orang jadi tidak benar. Jadi konsep yang salah ini harus diperbaiki," ucap Jonan.

Dia mengambil contoh, principal operation inspector (POI) yang bertugas mengawasi operasi maskapai penerbangan gajinya sangat kecil. Padahal, inspektur ini penting sekali tugasnya. Dia bertugas memeriksa operasi suatu maskapai, dengan counterpart direktur operasi maskapai.

"Kelas jabatan POI adalah level delapan dengan tunjangan kinerja hanya Rp 2.535.000. Bila ditambah gaji pokok, seorang POI hanya mengantongi pendapatan sekitar Rp 4 juta. Ini kan tidak wajar. Padahal, POI adalah pilot yang punya lisensi. Sementara itu, temannya yang jadi pilot pesawat B-777 bisa bergaji Rp 80 juta sebulan," ungkapnya.

Akibatnya, terjadi kongkalikong antara maskapai dengan POI. Apalagi, POI juga mesti terbang dengan pesawat maskapai yang diawasi. "Sebab, dia harus menjaga jam terbangnya. Jadi kami izinkan dia terbang 30 jam sebulan. Dari maskapai, dia bisa dapat sekitar Rp 30 juta per bulan. Sementara dari Kemhub hanya dapat Rp 4 juta. Ya, dia pasti lebih nurut ke maskapainya," ujar Jonan.

Oleh karena itu, tidak heran juga jika jumlah POI di Kemhub terus berkurang. Sebab, para pilot itu lebih memilih untuk menerbangkan pesawat maskapai dan tidak menjadi inspektur. Saat ini, jumlah POI Kemhub sekitar 50 orang, padahal ada 72 air operator's certificate (AOC). Seharusnya, Kemhub memiliki sekitar 100 POI.