Pertumbuhan 5% Tidak Cukup Jadikan Indonesia Negara Maju

Jakarta- Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4- 5,8 persen sulit menjadikan Indonesia menjadi negara maju seperti Jepang atau Tiongkok.

"Angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen sulit membuat Indonesia keluar dari negara dengan pendapatan penduduk menengah," kata mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), Anwar Nasution pada seminar dan bedah buku "Sound Macroeconomic Policies in Indonesia to Accelerate Growth and Financial Stability" di Jakarta, Kamis (16/4).

Acara bedah buku karya sekaligus hasil editan Anwar Nasution ini juga dalam rangka Dies Natalis President University ke-11. Hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago, mantan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan CEO PT Jababeka Tbk sekaligus pendiri President University, Darmono.

Anwar mengatakan, paling tidak dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 8,5 persen dalam jangka waktu 10 tahun, agar Indonesia bisa menyamai raksasa Asia.

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini memberikan contoh Tiongkok. Menurut Anwar, Tiongkok saat ini menjadi negara yang paling disegani di dunia. Padahal, beberapa puluh tahun lalu keadaan ekonomi negeri Tirai Bambu tersebut tidak berbeda jauh dengan Indonesia, bahkan di bawah perekonomian Indonesia.

"Namun karena pertumbuhan ekonominya terus membaik, bahkan selama 13 tahun pertumbuhan ekonominya double digit, Tiongkok kini menjadi negara maju yang paling disegani," paparnya.

Anwar menilai, permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah Indonesia untuk menjadi negara maju adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

"Peran enterpreneur menjadi hal yang harus diutamakan, dengan adanya para pengusaha, selain meningkatkan kulitas masyarakatnya juga meningkatkan produktivitas negara," ujarnya.

Anwar menambahkan, saat ini, belum ada strategi meningkatkan produktivitas dan kualitas ekonomi nasional di dunia internasional.

Armida menambahkan, saat ini momentum untuk mereformasi makroekonomi di tengah penurunan harga minyak. "Jaman saya di pemerintahan minyak US$ 100 per barel, sekarang kan US$ 55 sudah pas, ga perlu disubsidi, anggaran negara lebih aman," kata dia.

Menurut Armida, pembangunan tidak hanya fisik, tapi juga soft infrastructure, termasuk pembangunan sosial. "Diperlukan transformasi ekonomi untuk industrialisasi termasuk jasa, pariwsata dan properti. Dengan demikian dapat mensupport pertumbuhan ekonomi," kata Armida.