JK: Pemberian Izin Harus Cepat dan Berkualitas

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada kepala daerah bahwa pemberian izin kepada pengusaha kecil dan menengah harus cepat sekaligus juga berkualitas. Jadi, tidak sembarang atau harus selektif dalam pemberian izin.

Menurut JK, pemberian izin adalah awal mula dari majunya usaha karena tanpa izin pengusaha akan menjadi pengusaha liar yang dipastikan sulit mendapatkan fasilitas finansial dari perbankan.

"Contoh, izin pertambangan dan sebagainya jika telat atau lambat maka ongkos mahal. Apalagi, saat ini, dalam masa persaingan antara daerah sehingga semua harus efisien," kata JK saat telekonferensi dengan sejumlah perangkat provinsi di Sulawesi Selatan (Sulsel) dari Istana Wapres, Jakarta, Kamis (7/5).

Namun, JK mengungkapkan bukan hanya masalah perizinan yang harus jadi perhatian daerah melainkan infrastruktur juga harus diperhatikan guna menumbuhkan banyak pengusaha di daerah.

Disamping itu, lanjut JK, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan yang sama kepada pengusaha kecil dan juga pengusaha menengah serta besar sehingga ada pemerataan kesempatan.

JK mengingatkan bahwa difasilitasinya pemberian izin kepada pengusaha akan semakin membuka lapangan kerja baru.

Oleh karena itu, JK berterimakasih kepada pemerintah daerah Makassar yang berhasil melaksanakan acara "Gebyar Perizinan Gratis 2015", pada Kamis (7/5).

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulawesi Selatan (Sulsel) Irman Yasin Limpo melaporkan dalam acara "Gebyar Perizinan Gratis 2015" telah mengeluarkan 6.103 izin secara gratis di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi, berupa izin pertambangan, perikanan, perhotelan dan penanaman modal.

Padahal, lanjut Irman, biasanya dalam sehari hanya bisa mengeluarkan sekitar 100 izin.

"Berarti target (pemberian izin) kami sudah terlampaui," kata Irman dari Makassar.

Selain itu, Irman mengatakan dalam acara yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan sejumlah muspida se-Sulawesi, juga diluncurkan program pelayanan terpadu satu pintu untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).