Cegah Bencana Demografi, Pemerintah Perlu Lakukan 5 Hal Ini

Jakarta - Pengabaian terhadap program Keluarga Berencana (KB) membuat angka kelahiran meningkat pesat lebih dari satu dekade terakhir. Beberapa pihak menyatakan bahwa kondisi ini menciptakan 'bonus demografi' pada 2035, tapi bila tidak diimbangi lapangan pekerjaan yang memadai, maka berpotensi menjadi 'bencana demografi'. 

Ekonom dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Agus Tony Poputra mengungkapkan bahwa tanda-tanda terjadinya bencana demografi tersebut sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Misalnya, angka pengangguran yang tinggi serta masalah-masalah ketenagakerjaan yang pelik.

"Akibat terbesar dari bencana demografi adalah timbulnya perang saudara yang mengancam eksistensi NKRI," kata Agus dalam rilis yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (23/5).

Untuk mencegah hal tersebut, ia menyarankan lima hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, menghasilkan kebijakan yang komprehensif dengan tujuan utama menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, bukan mengedepankan ego kelompok ataupun pribadi.

Kedua, pemerintah dan elit politik perlu mendorong kemandirian ekonomi. Setiap investasi asing seharusnya memiliki mitra lokal yang cukup setara, tidak sekadar sebagai pelengkap.

"Di sini dibutuhkan penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi mitra setara terhadap investor asing," ujarnya.

Ketiga, dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang tegas yang berpihak kepada tenaga kerja domestik. Kebijakan dimaksud di antaranya mewajibkan perusahaan asing maupun domestik untuk memberikan porsi terbesar bagi tenaga kerja domestik.

"Kebijakan ini harus didukung dengan peningkatan ketrampilan tenaga kerja domestik. Ini diimplementasikan lewat pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK)," kata Agus.

Keempat, perlu dilakukan pembenahan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk sumber daya pertambangan, dibutuhkan kebijakan untuk mendorong hilirisasi lebih jauh. Ini tidak sekadar memperbesar nilai tambah dalam negeri tetapi juga memperlambat eksploitasi sumber daya karena perusahaan akan menjaga kesinambungan bahan baku industri pengolahannya.

Di sisi lain, untuk sumber daya alam terbaharukan seperti kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, dan perikanan, perlu langkah untuk meningkatkan produksi termasuk pengolahannya serta meningkatkan efisiensi penggunaannya.

"Terakhir, program kemiskinan yang dibuat seharusnya membuat penerimanya mandiri, bukannya semakin tergantung kepada pemerintah," ujarnya.