Sri Mulyani: Green Bond Berhasil Tekan Emisi Karbon 5,7 Juta Ton

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah terus mengoptimalkan instrumen fiskal dan keuangan untuk menangani dampak perubahan iklim, salah satunya melalui instrumen green bond yang dikombinasikan dengan sukuk atau obligasi berbasis syariah. Sejak tahun 2018, Indonesia telah menerbitkan US$ 5 miliar sukuk green bond secara global, dan di dalam negeri, pemerintah juga memperkenalkan sukuk ritel-domestic green dengan penerbitan mencapai Rp 21,8 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa instrumen ini telah berdampak pada penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sejak 2018, terjadi penurunan emisi sebesar 5,7 juta ton CO2. Pada 2019 sebanyak 3,2 juta ton CO2, pada 2020 sebanyak 1,4 juta ton CO2, dan pada 2022 sebanyak 222.647 ton CO2. Angka-angka tersebut telah diaudit oleh lembaga kredibel.

"Ini semua tidak berdasarkan hitungan kita sendiri, tetapi diaudit lembaga kredibel," ungkap Sri Mulyani dalam acara “Climate Change and Indonesia’s Future: An Intergenerational Dialogue” pada Senin (27/11/2023).

Pemerintah juga melakukan kerja sama pendanaan terintegrasi yang mendukung pembangunan infrastruktur sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, yang dikenal sebagai SDG Indonesia One. 
Indonesia juga telah mendapatkan dukungan keuangan dari berbagai negara dan lembaga keuangan iklim (Green Climate Fund/GCF) untuk melaksanakan proyek transisi energi. Hingga saat ini, terdapat total dana sebesar US$ 486 juta yang masuk ke Indonesia melalui GCF, yang terdiri dari ekuitas, dana pinjaman, dan dana hibah.

Sri Mulyani menekankan bahwa untuk mencapai agenda perubahan iklim, pembiayaan adalah salah satu elemen kritis. Pengentasan masalah iklim membutuhkan rencana pembiayaan yang konkret, dan pemerintah terus bekerja sama dan membuka diri untuk mendapatkan dukungan pembiayaan yang lebih luas.

“Untuk itu, kami akan terus bekerja sama dan membuka diri karena agenda perubahan iklim tanpa pendanaan hanya akan menjadi impian semata. Pendanaan adalah elemen paling penting dari agenda perubahan iklim,” terang Sri Mulyani.

Selain pembiayaan dari pemerintah pusat, belanja negara melalui pemerintah daerah juga memiliki peran vital dalam mencapai tujuan perubahan iklim.