Anggaran Pemilu 2023 Terpakai Rp 29,9 Triliun, untuk Apa Saja?

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, realisasi anggaran pemilihan umum (pemilu) pada 2023 mencapai Rp 29,9 triliun. Angka ini mencapai 98,4% dari pagu Rp 30,4 triliun.

"Anggaran pemilu disesuaikan setiap tahunnya. Pada 2022 sebesar Rp 3,1 triliun telah selesai digunakan, dan pada 2023 ini realisasinya Rp 29,9 triliun dari total anggaran Rp 30,4 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Sri Mulyani memaparkan, alokasi anggaran pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu mencapai Rp 26,1 triliun, digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembentukan badan ad hoc, peraturan pelaksanaan pemilu, pengelolaan logistik, pencalonan presiden dan wakil presiden, serta pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Anggaran tersebut juga digunakan untuk pengawasan masa kampanye, penyelenggaraan pemilu, pemuktakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih, penetapan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan, dan pengawasan logistik.

Sedangkan anggaran lainnya sebesar Rp 3,8 triliun dialokasikan melalui 14 kementerian/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari kepolisian untuk pengamanan, RRI, TVRI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk pengawasan netralitas ASN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pengawasan dan audit, Kemenkominfo untuk informasi, hingga pembentukan pos-pos pemilu.

Mulyani menambahkan, anggaran pemilu selama tiga tahun terakhir mencapai angka Rp 71,2 triliun, termasuk untuk anggaran emilu pada APBN 2024.

"Tahun depan kami masih menganggarkan Rp 38,2 triliun untuk seluruh penyelenggaran pemilu," ungkap Sri Mulyani.