Bank Dunia Minta Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Tetap Perhatikan Kesehatan APBN

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Dunia berpesan agar program makan siang gratis presiden terpilih nantinya, tetap memperhatikan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau (APBN) 2025.

Menurut Bank Dunia, butuh persiapan matang pemerintah khususnya dari kementerian/lembaga (K/L) agar implementasi program tersebut tidak memberatkan kinerja fiskal.

Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

"Kami berharap Indonesia dapat mematuhi batas atas defisit fiskal yang ditentukan yaitu 3% dari PDB yang ditentukan dalam undang-undang, dan juga menjaga stabilitas makro ekonomi dan stabilitas fiskal," katanya.

Satu Kahkonen mengatakan, pelaksanaan program yang diperkirakan akan memakan biaya Rp 400 triliun itu, harus dijalankan secara terukur, baik dari perencanaan hingga pelaksanaan. Begitu juga sisi biaya hingga ketersediaan sumber daya.

"Itu sangat tergantung, tergantung program apa yang akan dilaksanakan dan dalam bentuk apa. Jadi semua rencana perlu disiapkan dan juga biayanya harus disiapkan. Kemudian dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai berhitung terkait anggaran program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Program tersebut masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna, Senin (26/2/2024).

Sri mengatakan pemerintah masih mengkaji pagu indikatif dari setiap kementerian dan lembaga untuk pagu anggaran program tersebut nantinya.

"Kan ini masih di dalam program. Kalau detail nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian dan lembaga. Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," kata Sri seusai sidang di Istana Negara, Senin.

Sri mengatakan penghitungan akan dilaksanakan bulan depan sembari menunggu keputusan resmi dari KPU, terkait siapa presiden dan wakil presiden terpilih yang sah berikutnya.

"Ini kan proses masih berjalan tiga bulan ke depan ya. Di bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas. Seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," katanya.