Akses Pendidikan dan Penurunan Pajak Bisa Jadi Insentif bagi Kelas Menengah

Jakarta, Beritasatu.com - Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Athor Subroto mengungkapkan pemerintah perlu mendesain kebijakan yang mendukung kelas menengah dengan mempermudah akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga menurunkan pajak. Tujuannya, menghasilkan civil society (masyarakat beradab).  

“Kelas menengah ini memang sudah menjadi perhatian, hanya pemerintah memiliki prioritas-prioritas tertentu dan mungkin kebijakan yang diambil tidak langsung berdampak pada kelas menengah, oleh karena itu kita mencari cara agar dampak ini segera dirasakan oleh kelas menengah,” ujar Athor Subroto, di eL Building, Jakarta, Rabu (7/3/2024).

Menurut Athor, mempermudah akses pendidikan bisa menjadi pilihan bagi masyarakat kelas menengah. Meski mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial langsung, karena tidak masuk kategori masyarakat terbawah, tetapi bisa mendapat bantuan pendidikan.

“Saya kira kebijakan pemerintah yang sudah diambil belum pro kepada kelas menengah, buktinya banyak sekali universitas yang mungkin pada saat ini memiliki biaya kuliah tinggi dan cenderung naik," imbuhnya.

Athor menambahkan kebijakan lain yang bisa ditempuh adalah penurunan pajak. Pasalnya, penurunan pajak memang tidak dapat dirasakan secara langsung oleh kelas menengah.  “Secara tidak langsung misalnya dengan penurunan pajak, suku bunga, dan sebagainya. Tentu itu akan memberikan kesejahteraan yang mungkin impact-nya lebih langsung, utamanya kelas menengah akan mendapatkan efek ketika suku bunga bisa ditekan dan pajak bisa dikurangi,” pungkasnya.

Mantan Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan sebelumnya kelas menengah tidak punya banyak pilihan. Instrumen perlindungan sosial juga tidak memadai. Mereka tidak berhak akan bantuan sosial karena bukan termasuk kelompok miskin. "Mereka belum tentu memiliki akses untuk beasiswa karena tak memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM)," kata  pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) ini.

Chatib mengatakan mereka juga harus membayar BPJS sendiri karena bukan bagian dari penerima bantuan iuran (PBI). "Fokus kebijakan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, praktis pada kelompok miskin, kelas menengah nyaris terabaikan," kata dia.

Chatib memberikan contoh di Cile. Kinerja ekonomi Cile amat mengesankan atau pendapatan per kapita tertinggi di Amerika Latin. Tingkat kemiskinan menurun dari 53% pada 1987 menjadi 6%  pada 2017. Ironisnya pada Oktober 2019 terjadi gejolak sosial yang nyaris menimbulkan revolusi. "Ekonom Sebastian Edwards menyebutnya The Chilean Paradox. Mengapa? Salah satu penjelasannya adalah terabaikannya kelas menengah," kata Chatib.