Desak Penundaan PPN 12 Persen, Agra: Berikan Ruang Ekonomi untuk Pulih

Tangerang, Beritasatu.com - Ketua Afiliasi Global Ritel Indonesia (Agra) Roy N Mandey mendesak pemerintah Indonesia agar menunda kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Roy menekankan permintaan ini bukan untuk membatalkan kebijakan, melainkan menunda pelaksanaannya selama satu hingga dua tahun agar memberikan waktu bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk pulih secara ekonomi.

"Kami berharap pemerintah yang baru tidak bersikap arogan. Mari kita berdialog agar kebijakan ini dapat ditunda, bukan dihapus," ujar Roy dalam focus group discussion (FGD) bertajuk "Simalakama Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen" di kantor B-Universe, PIK 2, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Roy juga mendorong pemerintah untuk mencari solusi lain yang lebih inovatif guna mendukung pemulihan ekonomi tanpa harus meningkatkan PPN. Menurutnya, masih banyak alternatif yang dapat dilakukan tanpa memberatkan masyarakat dan pelaku usaha.

"Kami berharap ada terobosan luar biasa. Penundaan ini cukup setahun atau dua tahun saja. Banyak cara lain yang bisa diambil pemerintah," tambahnya.

Lebih lanjut, Roy menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen. Ia meminta pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan stimulus bagi pelaku usaha yang terdampak.

"Kami tidak meminta pembatalan UU ini, hanya penundaan sampai kondisi ekonomi pulih. Berikan kami kesempatan untuk bernapas dan stimulus yang relevan untuk pelaku usaha," tegasnya.

Selain menunda penetapan PPN 12 persen, Roy berharap agar pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat dan pelaku usaha demi mendukung pemulihan ekonomi nasional.