Dibandingkan Naikkan PPN 12 Persen, Pemerintah Bisa Kejar Pajak Aset Orang Kaya

Jakarta, Beritasatu.com- Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen dari saat ini dari 11 persen berdampak besar pada perekonomian hingga menyasar kalangan masyarakat rentan dan miskin. Pemerintah dinilai perlu mencari alternatif lain, seperti mengejar pajak bagi kalangan superkaya.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara menyampaikan, kebijakan menaikkan tarif PPN 12 persen sangat kontradiktif dengan target pemerintah menggenjot rasio pajak dan penerimaan negara.

"Padahal banyak cara lain, salah satunya memperluas objek pajak. Bisa dari pajak kekayaan, kita belum punya pajak atas aset oang-orang super kaya," ungkap Bhima, dalam keterangan video resmi, yang diterima B-Universe, Kamis (5/12/2024).

Menurut Bhima, apabila 2 persen saja dari aset orang-orang superkaya bisa dikenakan pajak, maka bisa meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 81,6 triliun per tahun.

Selain itu, Bhima berujar, pemerintah perlu mengejar sumber-sumber pajak baru. Misalnya, pajak karbon yang belum kunjung diimplementasikan. Belum lagi, insentif-insentif pajak yang tidak tepat sasaran yang jika dievaluasi, bisa menghemat potensi pajak yang hilang.

"Banyak pajak-pajak baru, salah satunya pajak produksi, batu bara, pajak yang berkaitan dengan ekologis, itu bisa diterapkan sebagai sumber penerimaan sekaligus menurunkan eksternalitas negatif dari sisi lingkungan hidup," tuturnya.

Menurut Bhima, pemerintah seharusnya lebih kreatif mencari sumber-sumber penerimaan negara lain dibandingkan menaikkan PPN 12 persen. "Jadi kenaikan tarif PPN 12 persen salah satu sinyal kurang memiliki sense of crisis, ketika kondisi perekonomian sedang terjadi perlambatan," tandasnya.