Strategi Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi Domestik pada 2025

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah tengah mengupayakan berbagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi domestik pada 2025. Hal ini menyusul realisasi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I 2025 yang hanya mencapai 4,87%, lebih rendah dari target tahunan sebesar 5,2%.

Salah satu program andalan yang akan diperkuat adalah makan bergizi gratis (MBG), yang diharapkan dapat memberikan efek pengganda terhadap ekonomi masyarakat.

“Kami berharap jumlah penerima program MBG meningkat, sehingga dampaknya bisa dirasakan langsung terhadap perekonomian nasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Senin (5/5/2025).

Selain itu, pemerintah juga masih mengkaji insentif untuk sektor-sektor yang dinilai potensial mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Meski belum dirinci lebih lanjut, Airlangga menyebut sektor makanan-minuman dan pertanian menunjukkan kinerja positif, dengan pertumbuhan di atas 10%.

Airlangga juga menyoroti pengaruh kondisi global terhadap perekonomian nasional. Ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan, dampaknya turut dirasakan di dalam negeri. Ditambah lagi, belanja pemerintah masih tertahan pada kuartal pertama, yang turut menghambat laju pertumbuhan.

Dari sisi dunia usaha, Ketua Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menilai, tanpa gebrakan baru dari pemerintah, target pertumbuhan ekonomi 5% sulit tercapai.

Menurutnya, sejumlah tekanan turut menahan laju pertumbuhan, seperti melemahnya daya beli akibat gelombang PHK, rendahnya realisasi penerimaan pajak, sikap wait and see investor, serta tekanan pada sektor ekspor-impor imbas kebijakan perdagangan internasional.

“Pemerintah perlu meluncurkan terobosan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan. Salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah mendorong low cost economy, seperti yang diterapkan di China,” ujarnya.

Ajib mengusulkan empat langkah utama di luar optimalisasi belanja jangka pendek, yakni penyediaan energi murah, pembangunan infrastruktur dan logistik yang efisien, penguatan klaster industri dan ekosistem bisnis, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Untuk menyinergikan upaya ini, Apindo juga mendorong pembentukan Indonesia Incorporated, sebuah model kemitraan strategis antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendesain kebijakan pro-pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Peran swasta diharapkan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam reformasi struktural.

Dengan kombinasi langkah jangka pendek dan inisiatif jangka panjang, pemerintah diyakini mampu menjadikan kuartal I 2025 yang terkontraksi sebagai pijakan untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal-kuartal selanjutnya.