IUP PT Gag Nikel Tak Dicabut, Bahlil: Akan Diawasi Ketat

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) milik PT Gag Nikel.

Meski demikian, aktivitas produksi perusahaan tersebut dihentikan sementara sejak Kamis (5/6/2025), menyusul protes dari masyarakat dan aktivis lingkungan yang menilai tambang tersebut merusak ekosistem Raja Ampat.

“Bukan berarti semua IUP kami cabut. Ada yang tetap kami awasi ketat. AMDAL-nya harus benar-benar dijalankan, reklamasi harus dilakukan dengan baik, dan kami akan terus memantau implementasinya agar tidak merusak Raja Ampat,” pungkas Bahlil.

Namun, ada empat IUP perusahaan tambang di Raja Ampat yang dicabut pemerintah, yakni PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Nurham. 

Beberapa IUP lain, seperti PT Gag Nikel, masih dikaji secara menyeluruh dan akan diawasi secara ketat, terutama dalam implementasi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), reklamasi, serta pengelolaan kawasan pasca-tambang.

PT Gag Nikel, yang merupakan anak usaha PT Antam Tbk, memperoleh izin produksi pada 2017 dan mulai beroperasi sejak 2018. Meskipun telah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Kementerian ESDM tetap menunda aktivitas tambang hingga hasil peninjauan lengkap tersedia.

Bahlil menegaskan bahwa evaluasi akan dilakukan berdasarkan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup serta temuan langsung di lapangan.

“Presiden memberi perhatian khusus terhadap pengembangan Raja Ampat sebagai tujuan wisata. Oleh karena itu, aspek lingkungan, status geopark, serta masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat menjadi pertimbangan utama,” pungkas Bahlil.