Komisi XII Dukung Pengawasan Ketat Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah untuk mengawasi ketat operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas pertambangan, kelestarian lingkungan, dan pengembangan destinasi wisata.

"Kita dorong semua praktek pertambangan dengan menerapkan standar environment, social and government (ESG) yang ketat. Sehingga keberadaan tambang benar-benar  benar terkoneksi dan menunjang pembangunan yang berkelanjutan," ujar Sugeng kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, perlu mengawasi dan menjaga keseimbangan rasio antara produksi dan daya dukung alam dalam aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel. Sugeng menekankan perlunya pengawasan dan keseimbangan rasio antara produksi tambang dan daya dukung lingkungan dalam aktivitas operasional PT Gag Nikel.

Ia menuturkan, tambang dibutuhkan karena memberikan pemasukan bagi negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong aktivitas ekonomi lainnya. Tetapi, Sugeng mengingatkan agar hal tersebut jangan sampai mengorbankan lingkungan, karena dapat mengancam masa depan generasi mendatang.

Apalagi, kata Sugeng, Indonesia telah berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan serta pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui penandatanganan Perjanjian Paris.

"Proses pembangunan semua harus mengacu pada target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat, termasuk dalam dunia pertambangan. Semua itu untuk memelihara bumi agar alam tetap lestari, aman dan nyaman dihuni anak cucu kita," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama,  Sugeng juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang cepat merespons aspirasi publik dengan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat yakni PT Kawai Sejahtera Mining, Mulia Raymond Perkasa, Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan dan pariwisata.

Lebih lanjut, Sugeng menjelaskan keempat perusahaan tersebut beroperasi di wilayah yang berhimpitan, bahkan masuk dalam kawasan Geopark Global Raja Ampat yang ditetapkan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada 2023.

"Raja Ampat menjadi rumah bagi 75 persen biota laut dunia, sehingga menjadi kawasan yang harus dilindungi dan dipelihara dengan baik. Wilayah ini menjadi penyangga penting bagi ekosistem bumi. Kita juga bisa mendapatkan manfaat ekonomi besar dari pengembangan wisata lingkungan dan skema ekonomi hijau seperti ekonomi karbon," pungkas Sugeng.