Pemerintah Tegaskan Pungutan Pajak E-Commerce Bukan Pajak Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan pungutan pajak pada platform e-commerce bukan merupakan kebijakan baru, melainkan langkah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor nonformal yang selama ini belum tergarap maksimal.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, penarikan pajak dari sektor nonformal di platform digital sebenarnya telah diatur sejak lama.

Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Karena itu, pemerintah menggandeng platform e-commerce untuk membantu dalam proses pemungutan pajak.

“Soal kebijakan tersebut akan terus kami komunikasikan secara baik. Yang jelas, ini bukan pajak baru. Ini murni terkait administrasi perpajakan dan kami meminta kemitraan dari platform e-commerce untuk membantu sebagai pemungut,” ujar Febrio di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Ia mencontohkan beberapa platform digital yang selama ini telah berperan sebagai pemungut pajak, seperti Google dan Netflix. Keduanya telah menjalankan kewajiban memungut pajak atas layanan digital yang digunakan oleh masyarakat Indonesia.

“Selama ini sudah banyak platform yang menjadi pemungut pajak, seperti Google, Netflix, dan lainnya. Nah, kami kini ingin menambah kemitraan dengan platform e-commerce. Jadi, ini bukan pajak baru, melainkan pajak yang memang sudah seharusnya dibayarkan,” jelas Febrio.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli menyampaikan, kebijakan ini dilandasi oleh upaya pemerintah untuk menciptakan perlakuan yang adil antara pelaku UMKM daring dan luring.

“Saat ini, rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak masih dalam tahap pembahasan,” pungkas Rosmauli.