RAPBN 2026 Prioritaskan Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan ketahanan energi dan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Fokus ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan produktivitas, serta melindungi kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan nelayan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan belanja negara secara lebih terarah untuk mendukung sektor-sektor strategis, termasuk ketahanan pangan dan energi.

"Bidang ketahanan pangan diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, stabilitas harga pangan dan kesejahteraan petani/nelayan," ujar Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Selain itu, ketahanan energi juga menjadi perhatian utama. Pemerintah akan mengarahkan belanja negara untuk peningkatan lifting minyak dan gas bumi, pengendalian harga energi domestik, serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan postur RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dalam sidang paripurna. RAPBN 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2% hingga 5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, dan defisit anggaran yang dijaga pada level 2,48%-2,53% dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam pidatonya, Jazilul menyampaikan harapannya terhadap implementasi RAPBN 2026.

“Pemerintah akan menempuh berbagai langkah serta upaya kebijakan dan program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pengeluaran maupun sisi produksi, termasuk dukungan melalui program pembangunan daerah,” pungkasnya.