Swasembada Energi, Ini Upaya Pemanfaatan Batu Bara Ramah Lingkungan

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah tetap akan mengandalkan batu bara dalam upaya mewujudkan swasembada energi nasional, namun dengan teknologi yang ramah lingkungan sehingga rendah emisi karbon. Pemerintah juga terus melakukan hilirisasi batu bara terutama melalui dimethyl ether (DME).

Hal itu disampaikan Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno dalam diskusi bertajuk “Mencari Titik Temu: Pengembangan EBT dan Gasifikasi Batubara” di Energi Mineral Festival 2025, Hutan Kota by Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Tampil sebagai pembicara pertama dalam diskusi yang dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah, Tri Winarno meluruskan anggapan negatif soal batu bara yang sering dilontarkan oleh negara-negara barat.

“Batu bara seolah-olah di belahan dunia ini sudah sangat musuh bersama, kira-kira gitu ya, seolah-olah batubara ini industri yang kotor sekali,” kata Tri Winarno.

Padahal, lanjut dia, industri di negara-negara Eropa justru lebih dahulu menggunakan batu bara sejak zaman revolusi industri. Indonesia justru terlambat dalam pemanfaatan batu bara.

Menurutnya, Indonesia tetap akan memanfaatkan batu bara dengan teknologi ramah lingkungan untuk sumber energi nasional, mengingat cadangannya masih sangat banyak.

"Sampai saat ini kebutuhan batu bara di bauran industri nasional itu masih 40%,” ujarnya.

Sedangkan cadangan batu bara Indonesia hingga saat ini mencapai 31,95 juta ton dan potensi sumber daya yang tersimpan diperkirakan bisa 90 miliar ton.

“Untuk di dunia pada saat ini, kebutuhan batu bara nasional itu adalah antara 8,9 sampai dengan 9,1 miliar ton, di mana China merupakan dominasi pengguna batu bara yang hampir mencapai 500 miliar ton dan atau yang mungkin hampir separuh kebutuhan dunia,” kata Tri.

Pertumbuhan industri batu bara saat ini relatif pesat utamanya untuk PLTU dan rencana proyek DME, hilirisasi batu bara untuk alternatif pengganti gas cair atau LPG.

Tri menuturkan proyek DME batu bara sempat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan pada 2020, namun gagal karena pemilik teknologi Air Product saat itu dinilai tidak mau terbuka dalam hal kontruksi struktur biayanya.

Saat ini, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil alih semua proyek DME. Menurut Tri, ada satu perusahaan memiliki tingkat internal rate of return (IRR) mencapai 15% lebih untuk DME menggunakan batu bara kelas rendah.

Perusahaan itu akan segera beroperasi dan menanggung seluruh biaya. Artinya, negara tidak menyertakan modalnya. Perusahaan itu nantinya bisa menjadi contoh bagi yang lain.

Tri menegaskan batu bara tetap bisa dimanfaatkan sebagai transisi energi baru terbarukan (EBT) dengan menekan emisi karbon lebih rendah melalui teknologi carbon capture and storage (CCS). Kemudian PLTU ultra critical atau ultra supercritical.

“Polusi yang dihasilkan oleh industri itu relatif rendah jika dibandingkan dengan PLTU yang sebelumnya tidak seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah akan membangun beberapa PLTU menggunakan batu bara yang relatif lebih ramah lingkungan. 

Selain itu, terus beruapaya melakukan hilirisasi batu baru melalui proyek DME untuk mengurangi ketergantungan impor LPG.

“Kebutuhan kita untuk LPG itu kurang lebih 8 juta ton, di mana 6,5 sampai 7 juta ton di antaranya adalah impor, cukup menggerus devisa negara. Kita harapkan dengan DME ini dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap impor,” ujarnya.