Pemerintah Janji Benahi Utang PLN

Jakarta - Pemerintah melalui pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa ada masalah akuntansi atau penempatan perhitungan utang yang tidak tepat, antara utang PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Independent Power Producer (IPP) atau pembangkit listrik swasta.

Oleh karena itu, JK berjanji masalah penempatan atau perhitungan utang tersebut akan segera dibenahi.

"Utang IPP kan utang perusahaan swasta, tidak harus masuk pada kewajiban PLN. Memang utang itu artinya kewajiban tiap bulan dibayar PLN sebagai pembayaran sewa listrik. Nanti teknis akuntansi itu pasti bisa dikeluarkan karena yang berhutang sebenarnya perusahaan swasta, bukan PLN," kata JK, di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/7).

Secara terpisah, Ketua Tim Ahli Wapres, Sofyan Wanandi mengungkapkan pemerintah tengah mencari cara terbaik untuk mengurangi beban utang PLN.

Salah satu opsinya, lanjut Sofyan, membebaskan beban subsidi listrik dari PLN. Sebaliknya, subsidi diberikan langsung ke rakyat.

"Sedang dipelajari apa yang terbaik untuk PLN, apakah pemberian subsidi pemerintah kasih langsung ke rakyat, PLN tidak perlu ikut campur lagi supaya mereka bisa lebih konsentrasi pada bisnisnya," kata Sofyan.

Sebelumnya, Dirut PT PLN Sofyan Basir mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat meminta data jumlah utang perusahaan yang kini dipimpinnya.

Kemudian, dijelaskannya bahwa hampir sekitar 40% utang PLN ternyata adalah utang milik IPP yang dibebankan kepada perusahaan plat merah tersebut.

Atas dasar itu, telah disepakati untuk mengeluarkan utang IPP tersebut. Sehingga, kemampuan PLN untuk kembali meminjam uang jauh lebih baik.

Untuk diketahui, dalam laporan keuangan, utang PLN per 30 September 2013 sampai 30 September 2014 atau Kuartal III tahun 2014 mencapai Rp 471 triliun.

Utang tersebut terbagi dari dua sektor, yakni utang jangka panjang yang totalnya mencapai Rp 381,5 triliun dan utang jangka pendek yang totalnya Rp 89,488 triliun