Postur RAPBN 2026 Menantang, Banggar DPR: Perkuat Investasi Swasta

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperkirakan postur RAPBN 2026 sangat menantang dengan target pendapatan dan belanja yang meningkat.

Apalagi, kata Said, dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Donald Trump yang berlaku kepada banyak negara serta konflik geopolitik yang tak kunjung usai.

"Di dalam negeri kita juga belum sepenuhnya berhasil memulihkan daya beli masyarakat yang ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, termasuk pemerintah juga harus mampu menggantikan penerimaan PNBP yang hilang karena setoran dividen BUMN atau sekitar Rp 80 triliun, yang tidak ada lagi pascarevisi UU BUMN yang melahirkan Danantara," ujar Said kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

Di lain pihak, kata Said, postur RAPBN 2026 akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat, serta menjaga ekspor kita tetap ekspansif. Menurut dia, secara perlahan, pelaku usaha bersama pemerintah perlu mencari pasar baru, dan tidak bergantung pada negara negara tujuan ekspor tradisional.

"RAPBN 2026 juga menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lain-lain yang secara teknis tidak mudah. Namun, keberhasilan program ini akan menjadi game changer untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang," tandas Said.

Apalagi, kata dia, saat ini angkatan kerja Indonesia 54% hanya lulusan SMP ke bawah. Menurut dia, program-program yang dijalankan pemerintahan Prabowo-Gibran penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas, dan handal menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

Namun, kata dia, investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Menurut dia, pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi lebih ekspansif.

"Pemerintah perlu memperbanyak skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) diberbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu. Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan," jelas Said.

Pada Juli 2025 lalu, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 secara indikatif. Kesepakatan pembahasan itu menjadi modal dan acuan pemerintah menyusun Nota Keuangan RAPBN 2026 yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pertengahan Agustus ini.

Said memperkirakan pendapatan negara pada RAPBN 2026 pada kisaran Rp 3.094-Rp 3.114 triliun. Sedangkan belanja negara pada kisaran Rp 3.800-Rp 3.820 triliun, dan defisit RAPBN 2026 dalam rentang 2,53% PDB setara Rp 706 triliun. Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah.

Postur RAPBN 2026 tersebut lebih tinggi dari prognosis atas APBN 2025 yang diperkirakan pendapatan negara mencapai Rp 2,865,5 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.387,3 triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 477,2 triliun serta penerimaan hibah sebesar Rp 1 triliun.

Sedangkan belanja negara Rp 3.527,5 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.663,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 864,1 triliun, dengan demikian defisit diperkirakan mencapai Rp 662,0 triliun atau 2,78 persen PDB.

"Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah," pungkas Said.