Temui Presiden, Bahlil Laporkan Aktivitas Kegiatan Tambang Ilegal

Jumat, 22 Agustus 2025 | 15:32 WIB

Penulis: Bambang Ismoyo | Editor: MBK

URL berhasil di salin.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025. (Beritasatu.com/Bambang Ismoyo)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dirinya bersama sejumlah menteri melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.

Bahlil mengungkapkan, salah satu topik yang disoroti dalam pertemuan itu adalah aktivitas tambang ilegal. Awalnya, pembicaraan ini berfokus pada target ekonomi, pangan, energi, pertambangan, dan investasi strategis. Khusus topik pertambangan dan hilirisasi, Bahlil menyebut Presiden turut membahas aktivitas tambang ilegal.

Bahlil bahkan membeberkan,pihaknya, dalam hal ini Kementerian ESDM, menemukan adanya aktivitas pembukaan lahan untuk kegiatan tambang. Padahal, perusahaan tersebut belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah.

Kebakaran Sumur Minyak di Blora, Momentum Penataan Sumur Ilegal

"Setelah dicek oleh Satgas, ada (kasus) IUP-nya belum ada, tapi kemudian orang sudah melakukan penebangan, illegal mining," ungkap Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Presiden pun langsung memberikan arahan kepada Bahlil agar praktik atau aktivitas tambang di Indonesia harus ditata dengan baik.

Dengan demikian, lingkungan dapat terjaga dengan baik, dan negara mampu mendapatkan manfaat dari kegiatan tambang yang dilakukan secara legal. "Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan laporan perihal maraknya aktivitas tambang ilegal di dalam negeri. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai sekitar 1.063 aktivitas.

Tingkatkan Produksi Migas, PHE Agresif Cari Cadangan Baru

Presiden memastikan pihaknya beserta jajaran akan menertibkannya. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan catatannya, Prabowo mengungkapkan nilai aktivitas tambang tersebut yang telah dikeruk sekitar Rp 300 triliun. Tentu hal tersebut termasuk ke dalam kerugian negara.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta seluruh pihak untuk membantu negara dalam menghilangkan praktik atau aktivitas tambang ilegal, termasuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga para elite politisi.