1 Tahun Prabowo: Ekonom-Pengusaha Beri Catatan Penting Pacu Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com – The Indonesia Economic Intelligence (IEI) memberi beberapa catatan penting terkait langkah harus dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah melewati 1 tahun kepemimpinannya.

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence, Sunarsip mengatakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih pesat dalam jangka pendek pada 2026, ada dua hal perlu dilakukan, yakni pelonggaran likuiditas dan debottlenecking.

"Gimana caranya likuiditas itu bisa mengalir kepada pelaku usaha tanpa hambatan. Debottlenecking itu yang paling penting," katanya dalam forum diskusi capaian 1 tahun kinerja Kabinet Merah Putih dalam bidang ekonomi di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Sunarsip melihat apabila hal tersebut bisa dilakukan maka target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% tahun depan bisa tercapai. Sebab dukungan ini diyakini Sunarsip dapat membantu para pelaku usaha menghindari krisis keuangan saat terjadi kejadian tak terduga, meningkatkan kepercayaan stakeholder seperti investor dan kreditor, serta mendukung operasional bisnis sehari-hari.

"Nah kalau itu bisa dilakukan, rasanya kalau target pertumbuhan 5,4% di 2026 itu bisa tercapai. Itu jangka pendek yang harus diselesaikan," pungkasnya.

Adapun pada poin debottlenecking, Sunarsip mendorong pemerintah untuk menyelesaikan hambatan-hambatan teknis bagi peningkatan investasi. Salah satu upaya mewujudkan hal itu yakni dengan koordinasi lintas kelembagaan mulai dari kementerian sektoral, KSSK dan Pemda.

Selain itu, Sunarsip juga memaparkan catatan langkah jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan ekonomi. 

Enam poin lainnya, yakni menjaga stabilitas nilai tukar, meningkatkan efektivitas belanja pemerintah dan stimulus fiskal, meningkatkan pendapatan negara, mendorong korporasi dalam kegiatan fund rising di pasar modal, peningkatan efektivitas investasi BPI Danantara, serta kepastian hukum.

Perlu Kepastian Regulasi

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan kepastian regulasi demi menciptakan iklim yang baik bagi pengusaha.

"Apa yang sebetulnya harus dibenahi, kami sangat mendambakan adanya kepastian dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan," kata Sanny dikutip dari Antara.

Menurut Sanny, ragam kebijakan baru yang muncul selama satu tahun pemerintah Prabowo sangat berpengaruh pada pengusaha, salah satunya keputusan menambah jumlah kementerian yang dianggap berdasarkan pertimbangan politik.

Menurut dia, pemecahan jumlah kementerian di kabinet berpotensi membuat sinkronisasi antara instansi kurang optimal.

Hal tersebut membuat ragam kebijakan yang dikeluarkan kementerian yang baru mempengaruhi iklim usaha di Indonesia.

Dia berharap pemerintah dapat menerapkan sistem birokrasi yang baik sehingga pengusaha mendapatkan kepastian regulasi untuk menjalankan usahanya.

Premanisme Merajalela

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan kinerja kabinet Prabowo bidang ekonomi dalam 1 tahun terakhir sudah pada jalur yang tepat atau on the track, tetapi perlu ditingkatkan agar makin berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Adi menyoroti masalah premanisme yang masih merajalela sehingga meresahkan pelaku usaha dan industri. Hal ini menjadi masalah yang harus diselesaikan segera oleh pemerintah.

"Fenomena premanisme itu kan tidak bisa kita nafikan. Jadi orang takut mau bikin industri, bikin pabrik gara-gara begitu banyak proposal hampir tiap hari dan macam-macam sekali. Ormas-ormas yang kemudian dianggap cukup meresahkan dan kita tahu, terutama di kawasan-kawasan industri seperti di Bekasi ataupun di Jawa Tengah ataupun di Banten," kata Adi.