Polemik UMP Berulang, Apindo Ingatkan Dampaknya ke Investasi

Jakarta, Beritasatu.com - Menjelang penetapan upah minimum provinsi (UMP) oleh pemerintah, polemik kembali muncul. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai polemik yang berulang setiap akhir tahun ini telah menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan iklim investasi.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan dinamika penetapan upah sudah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa adanya kepastian yang kuat bagi pelaku usaha.

“Pembahasan upah ini kan sudah lebih dari 10 tahun selalu saja gonjang-ganjing. Kalau mau akhir tahun sudah ada demo-demo dan lain sebagainya. Kita sih berharap penetapan upah itu certainty-nya (kepastian) ditingkatkan. Jadi jangan sampai ada kejutan setiap tahun. Karena apa? Investasi itu butuh kepastian,” kata Bob Azam dalam program Investor Market Today di Beritasatu TV, Kamis (20/11/2025).

Bob menilai risiko ekonomi masih bisa dikelola pengusaha, tetapi ketidakpastian regulasi, termasuk soal pengupahan, justru menjadi faktor yang paling mengganggu minat investasi. 

Ia mengungkapkan, dalam 10 tahun terakhir aturan pemerintah terkait pengupahan sudah beberapa kali berubah. “Jadi bisa dibayangkan betapa tingginya ketidakpastian untuk investasi di Indonesia,” katanya.

Bob menegaskan, ke depan mekanisme penetapan upah perlu dibuat lebih stabil dan dapat diprediksi agar perusahaan dapat menyusun kontrak jangka panjang, sekaligus mendukung keberlanjutan tenaga kerja.

"Kita berharap ke depan ini akan lebih stabil ya penetapan upah ini dan bisa diprediksi. Karena upah yang bisa diprediksi ini akan membantu perusahaan-perusahaan membuat kontrak yang sifatnya jangka panjang, bukan jangka pendek," kata Bob Azam.