Sederet Poin Penting Hasil Pertemuan MSCI Bersama OJK dan SRO

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar modal Indonesia menjadi sorotan investor global pekan lalu seiring tekanan pada indeks harga saham gabungan (IHSG) yang sempat terkoreksi tajam dan memicu trading halt.

Hal itu terjadi setelah index provider global, yakni Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang membuka laporan terkait kualitas likuiditas, transparansi, dan struktur kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di tengah situasi tersebut, langkah cepat regulator merespons masukan MSCI menjadi titik krusial bagi arah reformasi pasar modal nasional.

Pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), self regulatory organization (SRO), serta MSCI pada Senin (2/2/2026) bukan sekadar pertemuan biasa. 

Forum itu menjadi panggung bagi regulator Indonesia untuk menunjukkan bahwa reformasi pasar modal tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan bergerak ke tahap implementasi nyata.

Bagi MSCI, kecepatan dan konsistensi eksekusi menjadi parameter penting dalam menilai kelayakan sebuah pasar. Sementara bagi Indonesia, evaluasi ini menyangkut reputasi jangka panjang di mata investor institusi global.

OJK: Dari Proposal ke Eksekusi Nyata

Pejabat Sementara (Pjs) OJK Friderica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki menegaskan bahwa regulator telah menyampaikan seluruh permintaan MSCI dalam bentuk proposal komprehensif. Namun, MSCI secara tegas menekankan bahwa substansi penilaian tidak berhenti pada dokumen.

“Semua yang diminta MSCI sudah kami sampaikan dalam proposal, tetapi mereka tidak hanya ingin proposal, melainkan realisasi dari action plan yang telah kita susun,” ujar Friderica di gedung BEI, Jakarta setelah pertemuan.

Menurutnya, MSCI memberikan apresiasi terhadap kecepatan respons regulator dan SRO. Pertemuan tersebut dihadiri oleh OJK, BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), hingga perwakilan investor institusi.

“Pertemuan sore ini dihadiri OJK, SRO, BEI, KSEI, dan Danantara. MSCI melihat komitmen regulator sangat jelas, terutama terkait percepatan transparansi dan perbaikan likuiditas pasar,” katanya.

Friderica menekankan bahwa reformasi ini bukan sekadar untuk memenuhi penilaian MSCI, melainkan untuk memperbaiki kualitas pasar modal Indonesia secara struktural. Transparansi, menurutnya, menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan investor jangka panjang.

3 Agenda Utama OJK Jadi Jawaban Pasar Modal RI

Lebih rinci, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi memaparkan tiga komitmen utama yang menjadi fokus diskusi dengan MSCI.

Agenda pertama adalah keterbukaan kepemilikan saham. OJK berkomitmen menurunkan ambang batas pengungkapan dari 5% menjadi 1% agar struktur kepemilikan lebih transparan dan mudah dipantau.

“Kami berkomitmen melakukan disclosure kepemilikan saham di atas 1%,” ujar Hasan.

Agenda kedua menyangkut peningkatan granularitas data investor. Selama ini, klasifikasi investor yang dikelola KSEI masih terbatas pada sembilan kategori utama. Ke depan, klasifikasi tersebut akan diperluas menjadi 27 subkategori.

“Kita akan menghadirkan granularity yang lebih rinci agar kredibilitas pengungkapan beneficial ownership semakin kuat,” jelasnya.

Agenda ketiga adalah peningkatan free float minimum dari 7,5% menjadi 15%. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan emiten dan kondisi pasar.

“Kami telah menyampaikan proposal kenaikan free float dan pelaksanaannya akan dilakukan bersama-sama secara bertahap,” katanya.

Hasan menambahkan, MSCI bahkan membuka ruang untuk memberikan panduan teknis terkait metodologi penilaian mereka.