Rachmat Gobel Kritik Rencana Impor Truk Pikap untuk Kopdes

Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR Rachmat Gobel menegaskan industri otomotif nasional telah memiliki kemampuan memproduksi mobil pikap di dalam negeri. Pernyataan ini disampaikan menyusul rencana impor kendaraan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Gobel mengatakan kebijakan impor kendaraan dalam jumlah besar berpotensi tidak sejalan dengan upaya penguatan industri nasional serta penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

“Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, yaitu Astacita, konsep Prabowonomics, dan Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gobel dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Sebelumnya diberitakan rencana pengadaan sekitar 105.000 kendaraan niaga dari India untuk mendukung transportasi logistik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan nilai mencapai Rp 24,66 triliun.

Gobel menilai langkah impor tersebut berpotensi bertentangan dengan agenda prioritas pemerintah, khususnya terkait penciptaan lapangan kerja dan penguatan industrialisasi nasional.

“Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Astacita, bahkan melanggar Astacita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain,” ujarnya.

Ia menegaskan kebijakan fiskal dan peran BUMN seharusnya menjadi instrumen untuk menggerakkan industri domestik serta menyerap tenaga kerja, terutama lulusan pendidikan vokasi yang banyak terserap di sektor otomotif.

Gobel juga menekankan industri otomotif Indonesia telah berkembang dengan jaringan produksi dan layanan yang luas serta tingkat kandungan lokal yang terus meningkat.

Selain itu, ia menilai pengadaan kendaraan untuk koperasi desa seharusnya dapat menjadi momentum bagi industri nasional untuk menunjukkan kapasitasnya. “Pengadaan mobil untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seharusnya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengingatkan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan kendaraan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seiring adanya kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun.

Ia menilai proyek pengadaan dalam skala besar tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif nasional, bukan sekadar memenuhi kebutuhan distribusi logistik desa.

“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” ujar Evita.