ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Harga Minyak US$ 80 Per Barel, Pemerintah Hitung Dampak ke Subsidi BBM

Selasa, 3 Maret 2026 | 19:47 WIB
AS
AD
Penulis: Addin Anugrah Siwi | Editor: AD
Ilustrasi minyak mentah.
Ilustrasi minyak mentah. (Odessa American via AP/Eli Hartman)

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah mulai menghitung dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Harga minyak mentah global kini bergerak di kisaran US$ 78-US$ 80 per barel, melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN yang dipatok sebesar US$ 70 per barel.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan lonjakan tersebut berpotensi menambah tekanan fiskal negara.

“Harga ICP (APBN 2026) itu US$ 70 per barel dan sekarang sudah naik menjadi US$ 78 sampai US$ 80 per barel,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

ADVERTISEMENT

Menurutnya, kenaikan harga minyak secara langsung berdampak pada pembiayaan subsidi energi.

“Ini berdampak pada kenaikan subsidi yang akan ditanggung oleh negara,” kata Bahlil.

Lonjakan harga minyak terjadi di tengah dinamika geopolitik global setelah penutupan Selat Hormuz akibat konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran.

Jalur tersebut dilalui sekitar 20,1 juta barel minyak per hari, sehingga gangguan distribusi berdampak signifikan terhadap harga energi dunia.

Meski berpotensi meningkatkan beban subsidi, pemerintah juga mencermati sisi positifnya. Indonesia masih memproduksi sekitar 600.000 barel minyak per hari, sehingga kenaikan ICP turut mendongkrak penerimaan negara dari sektor hulu migas.

“Pada sisi lain dengan kenaikan harga ICP, itu juga negara mendapatkan pendapatan. Karena kan kita berkontribusi kan kurang lebih sekitar 600.000 lebih barel per day,” ujar Bahlil.

Pemerintah kini menghitung selisih antara tambahan penerimaan negara dan potensi pembengkakan subsidi energi. Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengarahkan agar setiap kebijakan energi dikalkulasi secara cermat.

“Kita harus sangat berhati-hati untuk menghitung semuanya dengan tetap memastikan ketersediaan BBM dalam negeri untuk memberikan kepastian kepada pelayanan kepada masyarakat kita,” tegas Bahlil.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon