Ada Program B50, Pemerintah Sebut RI Bakal Surplus Solar

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis terhadap ketahanan energi nasional seiring rencana implementasi program B50. Kebijakan ini diyakini mampu mendorong Indonesia menuju kondisi surplus solar dalam waktu dekat.

Bahlil menjelaskan, penerapan kebijakan B50 yang merupakan campuran 50% biodiesel dalam bahan bakar solar akan memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan energi nasional.

“Dengan implementasi B50 maka insyaallah di tahun ini kita akan mengalami surplus untuk solar. Jadi ini menjadi kabar baik,” ujar Bahlil dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, optimisme tersebut juga didukung oleh proyek strategis nasional, termasuk pengoperasian Refinery Development Master Plan (RDMP) di Kalimantan Timur. Dengan beroperasinya fasilitas tersebut, kapasitas produksi dan efisiensi pengolahan energi domestik diproyeksikan meningkat secara signifikan.

Program B50 merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan berbasis kelapa sawit.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah mempercepat implementasi mandatori biodiesel B50 sebagai strategi kemandirian energi nasional.

Menurut Airlangga, kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Program tersebut mengatur pencampuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dengan 50% bahan bakar minyak (BBM) fosil.

“Dalam upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026,” ungkapnya.

Ia menegaskan, langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang selama ini masih mendominasi konsumsi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi ke depan