Dunia Tak Baik-baik Saja, Bos BI Ungkap 3 PR Ekonomi RI

Jakarta, Beritasatu.com — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan kondisi ekonomi global masih berada di bawah tekanan. Perlambatan ekonomi, kebijakan tarif, serta meningkatnya risiko geopolitik akibat konflik di kawasan Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel dinilai berpotensi merembet ke stabilitas ekonomi Indonesia.

Perry menyebut tekanan global tersebut perlu diwaspadai karena berdampak pada harga minyak, arah suku bunga Amerika Serikat, arus modal keluar, hingga tekanan terhadap ekonomi domestik.

“Saat ini kita berada dalam situasi yang tidak mudah. Dunia sering dikatakan tidak baik-baik saja dan bahkan semakin tidak pasti. Kita tidak hanya menghadapi perlambatan, tetapi juga ketidakpastian yang tinggi dan terus berlanjut,” ujar Perry dalam National Policy Dialogue dan Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi), Senin (27/4/2026).

Ia menegaskan, dampak konflik Timur Tengah harus menjadi perhatian serius. Risiko yang muncul tidak hanya terkait kenaikan harga energi, tetapi juga dapat menjalar ke sektor keuangan dan aliran modal.

“Dampak konflik Timur Tengah sungguh perlu dicermati dan diwaspadai, tidak hanya soal harga minyak yang tinggi dan suku bunga AS, tetapi juga aliran modal keluar dan tekanan terhadap ekonomi kita,” kata Perry.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, BI menilai Indonesia perlu memperkuat sinergi kebijakan dan mengandalkan kekuatan ekonomi domestik. Permintaan dalam negeri harus dijaga agar menjadi penopang utama pertumbuhan.

“Oleh karena itu, kita perlu terus memperkuat sinergi dan mendorong perekonomian Indonesia berbasis kekuatan permintaan domestik,” ujarnya.

Perry memaparkan tiga tantangan utama yang perlu segera direspons. Pertama, membangun kembali kepercayaan pelaku usaha sekaligus mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan proyek-proyek prioritas nasional.

Kedua, memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong investasi. Menurutnya, konsumsi domestik dan investasi menjadi motor penting agar program prioritas pemerintah berjalan optimal.

Ketiga, memastikan kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar berjalan efektif di lapangan, termasuk di sektor usaha, perbankan, dan masyarakat.

“Kita memiliki kerangka kebijakan yang kuat dan itu yang harus terus kita tingkatkan, termasuk kebijakan hilirisasi dan industrialisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi,” kata Perry.