Airlangga Ungkap Jurus Satgas Hadapi Gejolak Global dan Perang Energi

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menyiapkan langkah cepat untuk meredam dampak gejolak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah yang memicu gangguan pada jalur strategis Selat Hormuz. Ketegangan tersebut berdampak pada terganggunya pasokan energi dunia dan mendorong kenaikan harga energi global.

Respons pemerintah dilakukan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah guna mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah memprioritaskan stabilitas sektor energi, gas, dan pupuk agar tekanan global tidak langsung berdampak pada ekonomi domestik.

Menurut Airlangga, ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak (BBM) dari kawasan konflik relatif kecil, yakni sekitar 20%. Kebutuhan lainnya dipenuhi dari berbagai wilayah seperti Afrika dan Amerika.

“Kita sebetulnya dalam gejolak perang ini di Selat Hormuz, ketergantungan kita terhadap BBM itu hanya 20%. Jadi sisanya Indonesia ambil dari Afrika, dari Amerika, dan yang lain. Sehingga efek terhadap BBM relatif terjaga,” ujarnya dalam acara Investor Daily Roundtable Talk di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Selain sektor energi, pemerintah juga mewaspadai potensi dampak lanjutan terhadap harga gas dan pupuk yang sensitif terhadap dinamika global.

“Yang kedua tentu efek terhadap harga gas dan juga fertilizer, karena kita juga surplus fertilizer,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, Satgas yang dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen percepatan kebijakan pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Tadi memang rapat pertama untuk implementasi Keppres empat, di mana Keppres keempat itu tugasnya adalah untuk melakukan percepatan program pemerintah dan menaikkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Satgas tersebut melibatkan 32 menteri dan pimpinan lembaga dengan koordinasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan terintegrasi.

“Tujuannya adalah untuk percepatan program yang menjadi prioritas pemerintah, dan kedua dengan langkah yang terintegrasi dan kolaboratif,” kata Airlangga.

Selain menjalankan percepatan program, Satgas juga berperan dalam monitoring dan evaluasi kebijakan, serta membuka ruang bagi terobosan baru dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Di samping itu juga monitoring dan evaluasi, dan juga memberikan terobosan-terobosan dan penugasan lain oleh Bapak Presiden,” pungkasnya.