Penduduk Miskin Bertambah, Pemerintah Diminta Siapkan Program Khusus

Jakarta - Tak hanya pembangunan infrastruktur, dinilai sudah saatnya pengentasan kemiskinan juga harus menjadi program prioritas pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 yaitu 28,59 juta orang atau sekitar 11,22 persen dari jumlah penduduk seluruh Indonesia. Angka ini bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).

Mantan Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Firmanzah mengatakan perlu ada gugus tugas nasional yang khusus mensinergikan program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah pusat dan daerah dan perlu ada sidang kabinet yang membahas pengentasan kemiskinan.

Tetapi, menurut Firmanzah, yang terpenting adalah pengentasan kemiskinan harus selalu digaungkan oleh Jokowi selaku Presiden RI. Sehingga, para menteri selaku pembantu akan menganggap pengentasan kemiskinan sebagai program penting untuk dijalankan.

"Presiden perlu memperbanyak dalam setiap pidato pentingnya pengentasan kemiskinan. Persoalan kemiskinan butuh leadership dan intens. Pemerintah masih berkutik pada diskursus terkait infrastruktur yang sifatnya jangka pendek. (Pengentasan kemiskinan) Harus diperhatikan bukan infrastruktur tidak penting," kata Firmanzah dalam diskusi bertema "Orang Miskin Bertambah Banyak" di Jakarta, Minggu (27/9).

Kemudian, lanjutnya, pemerintah perlu membuat blue print yang jelas terkait pengentasan kemiskinan. Mengingat, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ditargetkan persentase kemiskinan 7,8 persen.

Padahal, ungkapnya, data BPS saja menunjukkan persentase kemiskinan per Maret 2015, sebesar 11,22 persen dan dipercaya presentase tersebut akan semakin meningkat akibat pelemahan ekonomi, anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kabut asap hingga pemutusan hubungan kerja.

Sedangkan, menurutnya, program yang sudah dilakukan, seperti kartu Indonesia sehat ataupun kartu Indonesia pintar belum mampu mengurangi jumlah masyarakat miskin.

"Sebenarnya pemrintah punya TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Terlebih jelang pilkada (pemilihan kepala daerah) serentak kita harus lihat daerah yang fokus pada program pengentasan kemiskinan. Program harus tepat dan terukur," ungkapnya.

Apalagi, menurutnya, tahun 2005-2009, Bank Dunia pernah mencatat Indonesia mencapai prestasi dengan rata-rata penurunan kemiskinan itu 0,8 persen. Sedangkan, Tiongkok penurunannya hanya sebesar 0,1 persen.

Oleh karena itu, Firmanzah mengatakan perlu ada program injeksi bantuan sosial langsung atau sekedar stimulus, seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), cash for work atau dana desa.

Bahkan, Firmanzah menyarankan pemerintah membentuk tim pengendalian kemiskinan daerah dan nasional. Sebagaimana, pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).