Hadapi MEA, Bonus Demografi Harus Dimanfaatkan

Jakarta - Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta, Arissetyanto Nugroho mengatakan, bonus demografi di Indonesia harus dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional terutama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

"Jika bonus demografi dimanfaatkan secara optimal, tidak menutup kemungkinan target Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor lima terbesar dunia pada 2030 bisa tercapai lebih cepat. Saat itu Indonesia bisa menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita mencapai 22.500 dolar AS," kata Arissetyanto Nugroho, di Jakarta, Senin (28/9).

Menurutnya, sejak tahun 2012 Indonesia telah masuk ke dalam fase bonus demografi yang merupakan fenomena kependudukan dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari jumlah penduduk usia tidak produktif.

Pada sisi itu mengarahkan Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan modal yang efektif untuk membangun perekonomian ke arah yang jauh lebih baik. Bonus Demografi bisa menjadi "multiplier effect" yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Demographic Dividen dalam pandangan ekonomi merupakan kekuatan. Itu sebagaimana dijelaskan dalam teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh para ekonom dari madzhab Neo Klasik," ujarnya.

Target ini, lanjutnya, bukanlah sesuatu yang muluk jika semua elemen bangsa bahu membahu bekerja untuk mencapai target tersebut. Langkah Indonesia saat ini telah berada pada jalur yang benar.

Indonesia sudah masuk jajaran 16 besar ekonomi dunia dengan tingkat pendapatan per kapita sudah lebih dari 3.500 dolar AS atau masuk kategori pendapatan menengah (midle income).

Namun di sisi lain, sambung Arissetyanto Nugroho, fenomena bonus demografi yang sedang dialami oleh Indonesia bisa berakibat buruk. Bahkan menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bonus demografi ibarat pedang bermata dua, di satu sisi memiliki potensi yang sangat besar bagi perekonomian namun di sisi lain memiliki resiko yang juga tidak kalah besarnya.

"Banyaknya jumlah penduduk usia produktif membutuhkan sarana penyaluran bagi produktivitasnya. Tersedianya lapangan pekerjaan yang layak menjadi prasyarat utama untuk menjadikan Bonus Demografi ini berdampak positif bagi perekonomian nasional. Jika lapangan pekerjaan yang layak tidak tersedia maka penduduk usia produktif ini akan menjadi beban tambahan bagi perekonomian dan pada akhirnya akan menjadi bencana kependudukan," ujarnya.

Berdasarkan data, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia bisa dikatakan rendah yaitu hanya 7,24 juta atau sekitar 5,94 persen. Namun jumlah penduduk yang belum produktif (penganggur dan pekerja tidak penuh), masih sangat tinggi yaitu 43,01 juta atau sekitar 35,29 persen dari total angkatan kerja.

Jika angkatan kerja yang belum produktif ini terus dibiarkan maka besar kemungkinan akan menjadi beban tambahan bagi perekonomian nasional dan tidak akan menjadi Bonus Demografi.

Kondisi ini semakin rumit karena pada akhir tahun 2015 Indonesia dihadapkan pada pemberlakuan ASEAN Economic Community (AEC)/MEA.

Saat MEA resmi diberlakukan maka akan ada 12 sektor prioritas yang dibebaskan yang disebut dengan "free flow of skilled labor" (arus bebas tenaga kerja trampil).

"Dimana seluruh angkatan kerja yang berasal dari negara anggota ASEAN boleh keluar masuk bursa kerja tanpa ada barriers yang diberlakukan oleh negara anggota MEA," tegasnya.

Dari 12 sektor tersebut terdapat delapan profesi yang benar-benar dibuka yaitu insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi media, dokter gigi, dan akuntan. Dengan adanya MEA maka persaingan di pasar tenaga kerja akan semakin meningkat.

"Pada sisi lain SDM Indonesia berjalan sangat lembat. Selain karena faktor biaya, penyebaran lembaga pendidikan swasta yang masih terfokus di kota-kota besar saja telah menjadi faktor penghambat bagi perkembangan penguasaan bahasa asing oleh SDM Indonesia," katanya.