AB2TI: Kesalahan Data Picu Gejolak Pangan

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan kesalahan dalam mengumpulkan dan mengolah data di lapangan menyebabkan terjadi gejolak pangan sepanjang 2015.

"Data untuk menentukan kebijakan, jika data keliru maka kebijakan pertanian juga tidak tepat, semua harus berdasarkan fakta di lapangan," kata Dwi Andreas Santoso dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (2/10).

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian dan BPS Juli 2015 memperkirakan bahwa produksi padi 2015 akan meningkat 6,64 persen, dari 70,85 juta ton GKG pada 2014 menjadi 75,55 juta ton GKG atau naik 4,70 juta ton yang setara dengan 3 juta ton beras.

Selain padi, produksi jagung dan kedelai juga meningkat masing-masing 8,72 persen dan 4,59 persen. "Kenaikan produksi tiga komoditas bersamaan belum pernah terjadi sebelumnya, angka itu juga sudah perhitungan El Nino?" kata Dwi.

Dari angka tersebut kebijakan impor pangan akhirnya dihentikan, karena tambahan jagung 1,35 juta ton diperkirakan meningkat pada 1,66 juta ton. "Ya mudah-mudahan data itu benar, namun saya rasa tidak masuk logika, karena banyak fakta lapangan yang justru mengarah ke penurunan produksi pertanian nasional dari 2014," katanya.

Dia menegaskan, bila pemerintah bergeming dengan data dan kebijakan yang ada maka akan terjadi krisis pangan yang mengkhawatirkan mulai akhir tahun 2015 atau bahkan sebelumnya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati juga mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) haruslah independen dalam menyajikan data-data yang diperlukan dalam menentukan kebijakan.

"BPS harus independen, dan juga tidak boleh melakukan analisis, menyajikan data saja dengan benar, kementerian yang terkait juga tidak boleh ada kepentingan sendiri-sendiri terhadap data," kata Enny.

Enny menilai data yang dikeluarkan oleh BPS terkait persebaran pangan tidaklah akurat dan bermasalah dalam mencari data.
"Kalau memang pangan itu surplus, logikanya harganya pasti turun, namun kenyataannya harga masih naik," katanya.

Ia menjelaskan kalau memang tidak memerlukan impor pangan atau surplus, namun harga tetap naik dan permintaan tetap naik, berarti daya beli masyarakat naik drastis, sayangnya kenyataannya daya beli masyarakat masih rendah dengan banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).