Iluni FH UI: Pemerintah Perlu Berikan Kepastian Hukum untuk Tarik Investasi

Jakarta- Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FH UI) Melli Darsa mengatakan, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum untuk menarik investasi lebih banyak lagi masuk ke Indonesia. Saat ini investor sedang menanti langkah pemerintah dalam hal memberikan kepastian hukum.

"Kebijakan banyak sekali yang dikeluarkan, tapi belum tentu menarik investor. Mereka justru wait and see," kata Melli dalam diskusi yang digelar Iluni FH UI di Jakarta, Jumat (16/10).

Selain Melli, hadir juga sebagai pembicara dalam diskusi itu antara lain Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati. Diskusi bertajuk "Bedah 3 Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah: Menuju Regulasi Investasi yang Menarik dan Berkeadilan" itu juga dihadiri Direktur Utama Bank Syariah Mandiri Agus Sudiarto.

Melli mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah selanjutnya setelah mengeluarkan empat paket kebijakan ekonomi, yaitu memberikan kepastian hukum. Sebab, kata Melli, kebijakan ekonomi jangan hanya menekankan pada konsep pembangunan tetapi juga harus dibarengi dengan kebijakan hukum sebagai satu kesatuan yang terintegrasi.

Selama kebijakan hukum dianggap terpisah dari kebijakan ekonomi, Melli melanjutkan, maka pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan, tidak akan memberantas kemiskinan atau ketidakadilan.

"Kepastian hukum jangan hanya gimik untuk menarik investor, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Jika kebijakan ekonomi pemerintah tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan infrastruktur hukum, maka kebijakan ekonomi ini bukan menjadi kebijakan yang memenuhi rasa keadilan," tuturnya.

Melli mengatakan, aparat pemerintah harus bisa menjadi pelayan publik yang terbaik bagi masyarakat, termasuk investor. Meski demikian, Melli mengapresiasi paket kebijakan yang dikeluarkan secara bertahap oleh pemerintah karena memiliki nuansa positif bagi investor.

"Kebijakan ini menunjukkan upaya komprehensif dari Pak Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki persoalan yang ada," ucapnya.

Sementara itu, Bambang mengatakan, deregulasi dan debirokratisasi menjadi prioritas pemerintah untuk menarik investasi lebih banyak lagi ke Indonesia.

Bambang mengatakan, deregulasi dan debirokratisasi tertuang dalam empat paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dalam dua bulan terakhir.

"Ada kebijakan dimensi jangka pendek berupaya mengatasi perlambatan ekonomi dan daya beli, jangka menengah terkait deregulasi dan jangka panjang terkait menciptakan sektor unggulan baru," kata Bambang.

Bambang mengatakan, iklim, kompetisi dan daya saing investasi tidak akan menarik apabila pemerintah tidak melakukan deregulasi dan debirokratisasi.

"Kepastian hukum, infrastruktur dan tenaga kerja menjadi pertimbangan bagi investasi, para investor," kata Bambang. Saat ini, Bambang melanjutkan, Indonesia dalam posisi dan situasi yang sangat bagus sehingga sangat bagus menarik investasi.

"Itu mengapa kita melakukan deregulasi dan debirokratisasi," ujar Bambang. Pemerintah, kata Bambang, mendorong tumbuh dan berkembangnya industri manufaktur.