DPR: Impor Beras itu Manusiawi

Bogor – Komisi IV DPR menilai langkah impor yang dilakukan pemerintah melalui Perum Bulog adalah sesuatu yang manusiawi. Sesuai UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah hak asasi dan pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan keterjangkauannya terutama dari sisi harga bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, pemerintah jangan mengedepankan ideologi untuk menciptakan kedaulatan dan kemandirian pangan dengan tidak mengimpor beras. Dalam kenyataannya, harga tinggi dan rakyat tidak bisa makan. "Jangan kepentingan masyarakat dipertaruhkan untuk mencapai ideologi. Harga tinggi rakyat gak bisa makan. Pangan itu hak asasi manusia," kata dia kepada wartawan saat media gathering dengan Forum Wartawan Bulog di Cisarua, Bogor, Jumat (27/11) malam.

Herman menuturkan, pihaknya sepakat bahwa kedaulatan dan kemandirian pangan harus diwujudkan. Bahkan Herman Khaeron adalah Ketua Panja Penyusunan UU Pangan yang saat itu mengetuk palu adanya ideologi pangan tersebut. "Tapi jangan hadapkan ideologi itu dengan fakta. Harga beras di pasar tinggi, padokan beras di Cipinang memang cukup, tapi itu beras kualitas tinggi, beras kualitas murah tidak ada. Sekarang daya beli masyarakat sedang turun, jangan sampai biasa makan tiga kali jadi dua kali dan dua kali jadi satu kali," ujar dia.

Herman sekali lagi mengatakan, pihaknya sangat sepakat dengan cita-cita kedaulatan dan kemandirian pangan, namun hal itu jangan dibenturkan dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat membutuhkan harga beras yang stabil dan jangan dibuat bimbang. "Faktanya, harga di masyarakat tinggi, Bulog tidak punya cukup stok untuk intervensi, jangan kepentingan masyarakat dibenturkan dengan cita-cita kedaulatan dan kemandirian. Saat ini, musim tanam mundur, beras murah ke Cipinang seret dan Bulog untuk mendatangkan beras pun tidak bisa bim salabim. Jangan korbankan rakyat kalau fakta tak mendukung," ujar dia.
.